KUTIM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Demokrat menempatkan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pedalaman sebagai isu utama dalam pandangan umum terhadap Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.
Fraksi Demokrat menilai bahwa ketimpangan pembangunan masih terasa kuat sehingga penggunaan anggaran—termasuk skema Multi Years Contract (MYC)—harus diarahkan untuk membuka akses dasar bagi masyarakat.
Pandangan itu menjadi titik tekan Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, dalam sidang paripurna, Selasa (25/11/2025).
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pelaksanaan MYC 2026–2027.
“MYC harus menjawab kesenjangan, bukan sekadar memperbanyak proyek,” tegas Pandi Widiarto.
Fraksi Demokrat menyatakan tegas mendukung pelaksanaan MYC sebagai instrumen pembangunan jangka panjang.
Pun demikian Fraksi Demokrat meminta bahwa harus ada evaluasi menyeluruh terhadap proyek MYC sebelumnya.
Bahkan lebih jauh pihaknya meminta agar arah pembangunan, lebih fokus pada pembukaan jalan antardesa dan kecamatan.
Termasuk peningkatan layanan air bersih melalui SPAM, dan percepatan pembangunan pelabuhan dan bandara dengan standar akuntabilitas yang ketat.
Diketahui anggaran yang di gelontor untuk MYC sebesar Rp1,08 triliun dan akan didistribusikan selama dua tahun anggaran, yakni 2026 dan 2027.
Rinciannya, untuk tahun 2026 sebesar Rp Rp383,9 miliar, sementara untuk tahun 2027 sebesar Rp697,5 miliar. (Adv)
