BONTANG — Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, menyatakan tidak semua permintaan warga dapat diwujudkan.
Pernyataan itu disampaikan Kabid perekonomian infrastruktur dan kewilayahan, Noni Agetha, mewakili Plt Kepala Bapperida Sony Suwito Adicahyono, dalam rapat bersama DPRD Bontang, Senin 7 Juli 2025.
“Tidak bisa membuat everybody happy (semua orang senang-red) pak, karena kebutuhan antara jumlah penduduk yang sedikit dan yang banyak, akan berbeda," kata dia di hadapan sejumlah Wakil Rakyat Bontang dari Komisi C.
Pernyataan itu disampaikannya sesaat setelah menjelaskan alur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sampai ke tingkat kota.
Pasalnya, Wakil Rakyat Bontang menyampaikan keluhan warga soal hasil diskusi Musrenbang hanya sampai di bibir saja.
Bahkan sekitar 50 persen tidak dapat dinikmati. Akhirnya DPRD Bontang yang menanggung malu.
Untuk itu Bapperida menerangkan bahwa hasil Musrenbang itu melalui proses rembuk warga pada tingkat RT, dilanjut Musrenbang kelurahan, lalu kecamatan dan delegasi tingkat kota.
Di setiap tingkatan pembahasan, mengalami penyaringan untuk skala prioritas.
“Jadi ujung-ujungnya memang skala prioritasnya tidak bisa semua," paparnya.
Sehingga, beberapa tahun ini ada perubahan pola untuk menciptakan pemerataan antar wilayah, pihaknya merumuskan alokasi yang setara per wilayah kelurahan.
Pukul rata, kata dia; setiap kelurahan digelontor anggaran mencapai Rp1,5 Miliar. Ini menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan.
“Jadi kita jamin di setiap kelurahan usulannya terakomodir minimal Rp1,5 Miliar untuk Musrenbang, itu di luar kalau ada pokir dewan atau program OPD," tandanya.
Prosesnya, masih kata Bapperida, dari rembuk warga akan menghasilkan 30 usulan yang akan kembali disaring pada Musrenbang kelurahan.
Dan hasilnya itu nanti akan dibicarakan di Kecamatan untuk menentukan nilai paket yang totalnya Rp1,5 Miliar.
Artinya memang, tidak semua permintaan warga dapat direalisasikan. Namun, pemerintah masih membuka ruang bagi usulan dengan nilai yang besar pada Musrenbang tingkat kota.
"Jadi selain nilai Rp1,5 Miliar tadi, masing-masing kelurahan juga masih bisa mengusulkan usulan yang skala besar," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Bontang menyampaikan bahwa pihaknya merasa malu di hadapan warga jika hanya berjanji tanpa bukti.
Politisi NasDem, Muhammad Sahib, menyatakan hampir setengah dari hasil musyawarah tidak juga terlaksana sampai sekarang.
"Kalau saya mau menilai, hampir 50 persen yang tidak tercapai," tandas Ibe, sapaannya.
Ibe menambahkan, penilaian tersebut berdasarkan laporan lurah maupun camat.
Bahkan, bukan saja hasil Musrenbang yang baru-baru ini digelar, musyawarah 3 sampai 4 tahun belakangan masih banyak yang belum terlaksana hingga sekarang.
Tentu saja, masih kata Ibe, situasi tersebut berdampak kepada dewan tatkala mereka turun langsung ke lapangan melakukan reses menyerap aspirasi warga.
"Kami di dewan saat melakukan reses, kena dampak malunya. Karena pada saat kita mengumpulkan masyarakat meminta aspirasi dari bawah, jawaban mereka yang dulu-dulu aja belum pernah terlaksana," ujarnya.
"Contohnya seperti apa? Mereka bilang ini parit depan rumah saya sudah 3 kali di Musrenbang-kan tidak masuk-masuk," tambahnya. (*)
