BONTANG — Rembuk warga di Kota Bontang adalah forum musyawarah masyarakat pada tingkat RT.
Kegiatan itu bertujuan menjaring aspirasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi terkait pembangunan dan permasalahan di lingkungan tersebut.
Proses ini juga merupakan langkah awal pemerintah mengumpulkan 30 usulan yang nantinya dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
Diberitakan sebelumnya, Bapperida Kota Bontang membeberkan, terkait hal ini, pemerintah memiliki skema baru untuk melaksanakan usulan pada Musrenbang, dengan mengucurkan dana Rp1,5 Miliar per kelurahan. Tujuannya agar terjadi pemerataan di setiap wilayah.
Namun, Muhammad Sahib, legislator Komisi C DPRD Bontang justru tidak sepakat dengan rencana itu.
Menurut dia, nilai Rp1,5 Miliar sangat kecil untuk mengatasi berbagai problem di masyarakat tingkat kelurahan, yang notabene terdiri dari beberapa RT.
"1 kali rembuk warga itu, minimal 10-20 permintaan itu baru 1 RT. Nah kalau satu kelurahan, di Berbas Tengah contohnya itu sekitar 62 RT," katanya saat rapat kerja Komisi C bersama Bapperida di Bontang Lestari, Senin 7 Juli 2025.
"Itu baru 1 kelurahan, terus bagaimana kita mau bicara soal pemerataan kalau dananya cuman segitu?” cecarnya menambahkan.
Pun demikian, Ibe—sapaan akrabnya—memahami kemampuan keuangan daerah memang tidak besar dan tidak kuat untuk mengakomodir semua usulan.
Karena itu dia meminta agar pemerintah memikirkan sistem baru yang dapat dijadikan solusi.
"Kalau pemerintah selalu mengandalkan rembuk warga, baru menuju ke kelurahan-kecamatan sebagai bahan Musrenbang pasti kacau. Karena kemampuan keuangan kita yang tidak mampu," tandasnya.
Ibe pun tidak tahan untuk mengusulkan agar rembuk warga itu ditiadakan saja. Alasannya supaya bisa meminimalisir masalah usulan yang tidak nantinya tidak juga terealisasi.
“Jangan ada lagi rembuk warga, karena akan menjadi bumerang bagi kita,” pintanya.
Bahkan, masalah ini turut berefek kepada dewan saat melakukan agenda serap aspirasi atau reses di tengah-tengah masyarakat.
"Yang menjadi celaka kami di dewan. Setiap reses dengan bangga kami bawa makan minum lalu minta aspirasi. Mereka (warga) dengan cepat menjawab bahwa yang kemarin-kemarin aja belum jalan pak, kok bapak minta lagi?," ucap Ibe meneruskan pernyataan warga. (Cca/adv)
