DPRD Kutim Soroti Lambannya Perbaikan Infrastruktur Vital di Bengalon

KUTIM – Keterlambatan perbaikan sejumlah infrastruktur dasar di Kecamatan Bengalon kembali mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. Anggota DPRD Kutim, Masdari Kidang, menegaskan bahwa banyak fasilitas publik di Bengalon berada dalam kondisi memprihatinkan dan mulai menghambat aktivitas ekonomi warga.

Kidang mengungkapkan bahwa salah satu jembatan penghubung utama yang selama ini menjadi akses ribuan warga menuju pusat ekonomi, pasar, dan kantor layanan administrasi, hingga kini belum tersentuh perbaikan. Padahal, jembatan tersebut telah lama masuk daftar kebutuhan mendesak masyarakat.

“Anggarannya memang besar, tidak kurang dari Rp60 miliar. Tetapi jembatan itu sangat urgen karena menjadi jalur vital bagi pergerakan ekonomi,” tegasnya, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Akibat keterlambatan tersebut, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif dengan jarak lebih jauh dan tingkat risiko lebih tinggi, sehingga menambah beban waktu dan biaya perjalanan.

Selain jembatan utama, DPRD juga menyoroti kondisi ruas jalan menuju Tepian Madani yang menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer itu mengalami kerusakan yang cukup parah dan membutuhkan penanganan segera.

“Untuk rute sepanjang 10 kilometer itu, estimasi anggarannya sekitar Rp10 miliar. Jalan tersebut sangat menentukan biaya angkut komoditas pertanian dan berdampak langsung pada stabilitas harga,” jelas Kidang.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, buruknya akses transportasi di Bengalon tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga efektivitas layanan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

“Akses jalan adalah kebutuhan dasar. Tanpa itu, masyarakat akan terus terkendala dalam aktivitas sehari-hari,” tambahnya.

Karena ini, dirinya meminta agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan ulang prioritas pembangunan, terutama pada titik-titik yang dianggap paling berpengaruh terhadap kehidupan warga.

“Kami ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat setiap hari, bukan hanya proyek berskala besar yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan mereka,” tandasnya. (adv)