KALTIM — Gerakan Forum Aksi Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) kini merembet ke meja Wakil Rakyat Kaltim terkait penolakannya terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak adil bagi daerah.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim, Selasa 11 November 2025 malam, perwakilan Fraksi Kaltim menyampaikan kekhawatirannya terkait pembangunan Kaltim jika Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim dipangkas.
Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menyoroti ketimpangan yang terjadi antara sumber daya alam (SDA) besar yang diambil dari Kaltim. Namun tak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Vendy kemudian mendesak DPRD Kaltim agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut aktif memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ancam Tutup Sungai Mahakam
Dalam forum tersebut, Vendy memberi tenggat waktu satu minggu bagi DPRD Kaltim untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dan mengirimkan usulan resmi ke pemerintah pusat.
"Kita akan menunggu satu minggu ini. Anggota DPRD, yang notabene adalah perwakilan kita, harus menyampaikan usulan ini," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan langkah yang akan ditempuh jika tuntutan tersebut tidak direspons dengan baik.
"Kita akan melaksanakan gerakan bertanya. Kita akan bertanya melalui aksi tutup Sungai Mahakam," ancamnya.
Menurut dia, aksi penutupan Sungai Mahakam akan menjadi simbol ujian sejauh mana pemerintah pusat menghargai posisi strategis Kaltim sebagai daerah penyangga ekonomi nasional.
"Kalau pemerintah pusat meminta sungai dibuka, berarti mereka sadar Kaltim dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada tanggapan, itu berarti Kaltim tidak dianggap penting," jelasnya.
Tegaskan Tak Ada Muatan Politik
Vendy menegaskan langkah Fraksi Kaltim sama sekali tidak beraroma politis ataupun sentimen SARA. Ia menegaskan perjuangan ini murni untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita membaur. Satu Kaltim adalah milik kita semua. Jika masyarakat sejahtera, itu adalah kebanggaan perjuangan fraksi ini bersama DPRD Kaltim," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua I Ananda Emira Moeis, menanggapi hasil pertemuan tersebut. Kata dia DPRD sangat mendukung gerakan yang dilakukan Fraksi Kaltim.
Ia menegaskan DPRD Kaltim akan berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk mencari solusi atas masalah ini.
"Karena kalau dipotong itu memang yang terdampak kan banyak, dari sisi pembangunannya juga, dari ekonominya juga terdampak," tegasnya. (Ali)
