SAMARINDA — Wakil Rakyat Kota Samarinda menyinggung masalah keberlangsungan pendidikan di Kota dengan julukan Tepian ini.
Salah satu persoalannya adalah kualitas atau kemampuan para tenaga pendidik. Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, pada Rabu 2 Juli 2025.
Dia menegaskan masih perlu ada evaluasi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Samarinda. Kendala terpenting adalah pembatasan sumber daya.
“Disdik kekurangan sumber daya manusia. Karena ada pembatasan. Dalam artian perekrutan guru,” ucap Novan kepada awak media.
Pun demikian, anggaran yang diberikan Disdik cukup besar. Maka penting untuk memberi prioritas soal peningkatan kualitas internal guru.
Belum lagi, kata dia, tidak mungkin guru tidak berganti. Pasti akan ada penambahan juga. Apalagi jika ada yang pensiun.
“Jadi ini makin mendesak. Kalau tidak cari jalan yaa bisa mandek juga proses pembelajaran. Saya kira itu intinya ya,” tandasnya.
Ada hal lain yang juga penting diingat menurut Novan, adalah kewenangan yang terbatas. Misalnya agenda-agenda pelatihan. Biasanya dilakukan oleh badan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM).
Disdikbud terbatas di domain ini. Dan dinilai dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas guru. “Jadi bukan wewenang sepenuhnya Disdik untuk diklat atau pelatihan. Itu BPSDM,” terangnya.
Dalam kesempatan itu Novan juga menyinggung masalah pembangunan infrastruktur sekolah. Dia meminta agar ada evaluasi program yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Samarinda. Utamanya adalah proyek pembangunan SMP.
Diketahui, mandatory standing atau kewajiban keuangan negara untuk pendidikan sebanyak 20 persen dari jumlah anggaran yang tersedia.
Untuk Kota Samarinda, Anggaran pendidikan tahun 2025 capai Rp1 triliun 147 miliar. Katanya ini adalah peningkatan tertinggi sepanjang sejarah anggaran pendidikan di Samarinda.
Anggaran ini bakal dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pendidikan. Misalnya alokasi pendidikan khusus fisik tahun 2025 mencapai sekitar Rp317 miliar. (Adv)
