KUTIM — Isu dugaan keterlibatan oknum pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur atau DPPKB Kutim dalam kasus yang dikaitkan dengan LGBT diakui berdampak pada kepercayaan masyarakat atas layanan pemerintah.
Perbincangan mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan seorang pria yang disebut sebagai pegawai DPPKB tengah berpelukan dengan pria lain.
Unggahan tersebut kemudian dikaitkan dengan isu LGBT dan memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Bahkan ASN di tubuh DPPKB Kutim ramai-ramai telah melayangkan surat resmi untuk menindaklanjuti oknum yang diduga LGBT tersebut.
Sekretaris DPPKB Kutim, Jumran, mengakui isu tersebut telah mencoreng citra institusi, terlebih karena DPPKB punya tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui program penyuluhan.
“Ini bukan hanya persoalan pribadi, tapi sudah berdampak pada nama dinas dan pemerintah daerah,” ucapnya, Selasa 14 April 2026, seperti diberitakan expresi.
Menurutnya, dampak isu tersebut mulai terasa pada pelaksanaan program di lapangan, khususnya Generasi Berencana (Genre) yang menyasar remaja.
Ia menyebut, kegiatan rapat koordinasi yang digelar pada Maret lalu bahkan tidak dihadiri satu pun peserta. Kondisi itu diduga dipengaruhi kekhawatiran orang tua terkait isu LGBT yang berkembang.
“Diduga ada kekhawatiran dari orang tua, sehingga anak-anak tidak diizinkan ikut kegiatan,” ungkapnya.
Jumran juga mengatakan, isu tersebut sempat menjadi perhatian dalam kunjungan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kalimantan Timur saat agenda monitoring dan pembinaan tenaga penyuluh KB.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada tindakan resmi terhadap oknum yang dimaksud. Pihak DPPKB menegaskan tidak akan melindungi jika terbukti bersalah.
“Kalau terbukti, tentu harus ditindak tegas. Kami tidak akan memberikan perlindungan,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak dinas juga menduga adanya korban dalam kasus tersebut, namun belum ada laporan resmi yang masuk hingga saat ini. (Caca)
