PENAJAM — Kesenjangan antara jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan produk bersertifikasi halal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dari hampir 20 ribu pelaku usaha, hanya ratusan produk yang mengantongi sertifikat halal.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU, Margono Hadi Sutanto, menyebut kondisi ini sebagai situasi yang tidak bisa dibiarkan.
Menurutnya, pasar kini menuntut jaminan kehalalan produk sebagai standar dasar.
“Masih terlalu sedikit. Kita baru ratusan dari hampir dua puluh ribu. Kalau tidak kita kejar, UMKM lokal bisa kalah bersaing,” ujar Margono, saat ditemui di Aula Kantor Bupati PPU, Rabu (12/11).
Pelatihan percepatan sertifikasi halal yang digelar 12–13 November tersebut diikuti 40 UMKM.
Diskukmperindag PPU menghadirkan narasumber dari Universitas Mulawarman (Unmul) untuk membantu para pelaku usaha memahami proses pendaftaran hingga pengurusan dokumen sertifikasi.
Margono menekankan bahwa sertifikasi halal bukan lagi sekadar formalitas administratif.
Ia menyebutnya sebagai alat penting untuk memperkuat posisi UMKM lokal di pasar yang semakin kompetitif.
Terutama dengan meningkatnya preferensi konsumen muslim terhadap jaminan standar halal.
“Ini soal kepercayaan publik. Produk halal lebih mudah diterima, lebih aman, dan lebih kuat di pasar,” katanya.
Selain membuka peluang pasar lebih luas, sertifikasi halal juga dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku usaha.
Margono mengingatkan bahwa tanpa sertifikat yang resmi dan terverifikasi, konsumen muslim berpotensi dirugikan.
“Ini bukan sekadar label. Ada tanggung jawab di situ. Kita ingin pastikan pelaku usaha memenuhi itu,” terangnya.
Melalui kegiatan pelatihan ini, pemerintah berharap proses percepatan UMKM yang bersertifikat halal dapat meningkat secara signifikan. (Adv)
