KUTIM — Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memberikan respons ihwal masalah yang tengah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia: demonstrasi.
Baru-baru ini kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dibakar oleh para pengunjuk rasa, Jumat 29 Agustus 2025, malam.
Di tempat lain, Nusa Tenggara Barat, para demonstran juga membakar gedung DPRD. Di beberapa titik wilayah juga dibakar oleh massa.
Dan di Kalimantan Timur, massa berencana melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin 1 September 2025.
Informasinya, di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) juga ada rencana menggelar aksi yang sama.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai bahwa semua huru-hara ini dinilai merupakan dampak dari oknum di DPR RI yang komentar-komentar dan tindakannya memicu kemarahan rakyat.
Jimmi mengaku sangat sepakat dengan aksi demonstrasi, sepanjang itu berakhir dalam diskusi. Dan pada gilirannya melahirkan kesimpulan untuk membangun daerah.
“Menyampaikan (aspirasi) di DPRD adalah upaya yang bagus. Sepanjang kita mau berdiskusi dan membicarakan pembangunan,” ucap Jimmi kepada awak media di Sangatta, Sabtu 30 Agustus 2025.
Politisi PKS itu juga menyinggung pola komunikasi pejabat publik yang harus dijaga. Dia mengatakan bahwa kehidupan manusia bukan hanya soal hukum, tetapi juga ada etika.
Jangan sampai mengeluarkan pendapat yang bisa membawa amukan warga. Padahal pendapat tersebut bisa saja tidak tepat dikeluarkan di saat itu.
“Pejabat publik harus berhati-hati mengeluarkan kalimat. Harus ada etika. Bisa jadi pendapat kita (justru) mencelakakan,” tukasnya. (*)
