KUTIM — Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memaparkan Nota Penjelasan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Senin 24 November 2025.
Dokumen keuangan ini jadi landasan penyusunan program pembangunan tahun 2026, sekaligus memetakan proyeksi pendapatan dan belanja daerah.
Katanya penyusunan RAPBD tetap mengacu pada RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, serta KUA dan PPAS. Ia juga menyinggung adanya dinamika pembahasan anggaran bersama legislatif.
“Kami menghargai setiap saran dan kritik dari anggota DPRD sebagai bentuk pelaksanaan amanah rakyat,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Pemkab Kutim memproyeksikan pendapatan daerah 2026 sebesar Rp5,736 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget Rp431 miliar, Pendapatan Transfer Rp5,212 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp91 miliar.
Sisi belanja direncanakan mencapai Rp5,711 triliun. Alokasinya meliputi Belanja Operasi Rp3,376 triliun, Belanja Modal Rp1,381 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp20 miliar, dan Belanja Transfer Rp934 miliar.
Tidak ada penerimaan pembiayaan, sementara pengeluaran pembiayaan Rp25 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD.
Ardiansyah menekankan struktur RAPBD diselaraskan dengan tema pembangunan 2026, yang menitikberatkan peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi, dan penguatan infrastruktur.
”Prioritas pembangunan tahun depan dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta penguatan ekonomi lokal,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung efektif.
“Kami berharap Nota Keuangan ini dapat diterima dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan anggaran yang membawa kemajuan bagi Kutai Timur,” harapnya.
Diketahui, target PAD Kutim tahun 2025 ini mencapai Rp200 miliar. Awal November kemarin PAD sudah mencapai Rp170 miliar atau 85 persen dari target.
DPRD Mau Rp1 Triliun
Diberitakan sebelumnya, Kutim harus putar otak berkali lipat. Tentu saja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Beredar wacana salah satu dewan Kutim, Faizal Rachman, seorang politisi PDI Perjuangan, menantang pemerintah meningkatkan PAD hingga menembus Rp1 Triliun.
Pernyataan itu tampaknya ditanggapi secara serius oleh Wakil Ketua DPRD Kutim, Sayid Anjas. Dia mengaku berat. Tapi tidak mustahil.
"Bayangkan saja info terakhir PAD kita hanya Rp200 Miliar. Artinya perlu tenaga 5 kali lipat," ucap Anjas sambil geleng kepala saat ditemui Katakaltim, Senin 10 November 2025, di Sangatta.
Terlebih lagi beberapa sektor belum juga maksimal. Padahal punya banyak potensi. Misalnya di sektor pariwisata dan bisnis.
"Daerah kita berbeda dengan Balu yang sejak awal tercitra sebagai daerah wisata, atau berbeda dengan Jakarta sebagai kota bisnis," ucapnya.
Belum lagi sektor perhotelan dan restauran yang masih sangat jarang bekembang di Kutim. Selama ini, sebut Anjas, Kutim terkenal dan memang sangat bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan.
Sementara keduanya mesti dibagi rata dengan daerah lainnya. “Jadi sangat sulit untuk itu (target Rp1 Triliun),” yakinnya.
Adapun yang akan digalakkan untuk saat ini, adalah sektor pajak kendaraan. "Paling itu saja," tandasnya.
Berbeda dengan Anjas, Faizal Rachman justru optimisi dengan target tersebut. Sebab biasanya, menurut dia, kesulitan dapat menstimulasi spirit atau kekuatan untuk memunculkan karya baru.
"Karena kalau kita lagi sulit biasanya kreativitas muncul semua," ucapnya ditemui pada Selasa 4 Oktober 2025. (Caca)
