BONTANG — Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Bontang, Amriadi, mengingatkan pemerintah agar tidak seremoni dalam menumbuhkan ekonomi.
Amriadi menilai banyak agenda pemerintah yang tidak berkelanjutan. Mengeluarkan anggaran pada acara tertentu. Padahal hanya sampai di situ saja.
“Banyak kegiatan yang bersifat seremonial saja, pada even-even tertentu saja yang menggunakan dana APBD, tapi tidak berkelanjutan,” ucap Amriadi kepada katakaltim, Kamis 11 September 2025.
Politisi Demokrat itu menyarankan, jika pemerintah benar-benar ingin menumbuhkan ekonomi daerah, maka undang lah para pelaku ekonomi atau pun asosiasi. Sebab mereka lebih paham tantangan yang dihadapi.
“Yang lebih paham kendala dan solusi di lapangan kan adalah pelaku usaha itu sendiri, pemerintah hanya memberikan dukungan dan kebijakan,” tandasnya.
Amriadi lebih jauh mengajak Pemkot untuk melibatkan KADIN dalam upaya menumbuhkan ekonomi. Ajakan tersebut disampaikan Amriadi atas saran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pada Agustus 2025 lalu, Kemendagri menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan KADIN agar mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bulan kemarin kan Mendagri mendorong kepala daerah agar membuka ruang diskusi dengan KADIN untuk merumuskan langkah-langkahnya seperti apa,” beber Amriadi.
Diketahui, Amriadi mengeluarkan statemen tersebut usai mendengar adanya rapat Pemkot Bontang terkait Percepatan Pertumbuhan Ekonomi pada Selasa (9/9/2025) lalu.
Rapat itu diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bontang.
Mengutip Instagram prokompim Bontang, rapat tersebut menetapkan 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi.
Seperti percepatan realisasi APBD. Kemudian percepatan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Termasuk percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok; pencegahan ekspor-impor ilegal.
Dalam rapat, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menyampaikan pentingnya koordinasi antar-OPD melalui tim percepatan pertumbuhan ekonomi.
la mengingatkan agar Pokja tidak sekadar menghasilkan laporan normatif, melainkan solusi nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Target capaian harus dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan agar lebih terukur. Komunikasi antar-Pokja juga harus intensif, bukan hanya mengisi angka dalam laporan," tegasnya.
Agus Haris optimistis, dengan rencana yang telah disusun dan peran aktif Pokja, percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang bisa terwujud serta memberi manfaat langsung ke masyarakat. (*)
