BONTANG — Rencana pembangunan pos pemadam kebakaran (Damkar) di Kota Bontang mendapat sorotan serius dari Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, Senin 11 Mei 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang terkait program kegiatan tahun 2026, ia mengingatkan pembangunan pos tidak kejar fisik bangunan saja.
Politisi Golkar itu meminta, keberadaan pos damkar harus dipastikan benar-benar siap beroperasi lengkap dengan fasilitas pendukung seperti jaringan air, listrik, hingga perlengkapan pemadam kebakaran.
“Jadi, saya tanya Pak Kadis, apakah dalam perencanaan pos itu sudah masuk semua air, listrik, dan fasilitas-fasilitas pendukung. Misalnya alat-alat pemadam di situ apakah ada, atau dioper dari Mako ke pos BK nanti seperti apa?,” ucapnya dalam rapat.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin pembangunan fasilitas publik justru berakhir jadi bangunan mati atau kosong tanpa fungsi pelayanan optimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai nanti sudah dibangun, posnya malah diam lagi. Ada pos dalam perencanaan tapi tidak ada alatnya,” ucapnya.
Sorotan tersebut muncul karena pelayanan kebencanaan dinilai butuh kesiapan operasional yang matang.
Terlebih, kawasan pesisir dan wilayah wisata seperti Bontang Kuala perlu respons cepat manakala terjadi keadaan darurat.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, Amiluddin, memastikan pembangunan Pos Damkar Bontang Kuala telah disiapkan agar langsung difungsikan setelah selesai dibangun.
“Insyaallah ini tidak akan menjadi bangunan yang terbengkalai. Kami sudah punya target begitu selesai langsung difungsikan,” katanya.
Kebutuhan air dan listrik memang belum masuk pada anggaran berjalan, karena kepastian pembangunan baru diperoleh belakangan.
Tapi, pihaknya berkomitmen mengusulkan kebutuhan tersebut dalam penganggaran berikutnya.
Selain fungsi pelayanan kebakaran, pos tersebut nantinya juga disiapkan sebagai pusat edukasi keselamatan bagi masyarakat dan anak-anak sekolah.
“Nanti kunjungan anak-anak TK bisa diarahkan ke sana. Ojek-ojek tiga roda di sana juga bisa ikut bergerak karena ada rombongan pengunjung,” ujarnya.
Di sisi lain, Damkar Bontang juga mengakui masih menghadapi sejumlah kendala operasional, salah satunya keterbatasan kendaraan roda dua bagi petugas di lapangan.
Saat ini, banyak personel masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Rata-rata teman-teman kami tidak punya kendaraan dinas roda dua yang ditempatkan di pos. Jadi mereka pakai kendaraan pribadi untuk cek laporan masyarakat,” ungkap Amiluddin.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama karena kecepatan mobilitas menjadi faktor penting dalam pelayanan kebencanaan, khususnya di wilayah pesisir Kota Bontang. (Adv)
