BONTANG — Legislator Bontang, Nursalam menegaskan agar Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah tegas dalam menentukan metode pemungutan pajak. Sebab selama ini masih menggunakan skema tradisional.
Pernyataan itu Nursalam tegaskan dalam agenda rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bontang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang pada Senin 7 Juli 2025 lalu.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Syahruddin, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan sistem pemungutan pajak secara non tunai.
Disebutkannya, pemerintah saat ini juga mendorong penggunaan mesin cash register dan UE Reader sebagaimana yang dilakukan dalam pembayaran tol.
"Kemarin Bapenda memberikan tiga unit yang kami harapkan bisa digunakan di pasar untuk perparkiran jadi pakai taping," ucap Syahruddin.
Sayangnya upaya tersebut, belum berhasil lantaran ketidaksiapan masyarakat. "Masyarakat kita belum siap seluruhnya menggunakan itu, tapi setidaknya ini kita dorong dulu ke sana," tambahnya.
Menanggapi penjelasan Bapenda, Nursalam justru menilai bukan kesalahan masyarakat yang tidak siap. Tetapi petugas maupun pemerintah yang tidak tegas dalam pengaplikasiannya.
"Sesuatu yang kemudian hanya didorong tanpa diaplikasikan nyata, itu juga tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kita selalu terpaku pada persoalan masyarakat tidak siap. Bukan masyarakat tidak siap. Pelaksanaan yang tidak tegas," ujar Nursalam.
Politisi Golkar ini menyindir, sampai kapan kebijakan ini akan terus didorong. Menurutnya, para wajib pajak tidak akan bisa menolak jika sebuah peraturan sudah diputuskan.
"Sejak berdiri kota ini akan mendorong, nah sampai sekarang masih mendorong. Kapan start (mulai)-nya. Harus ada sikap tegas itu," pintanya.
Ia menekankan agar di dalam Perwali yang nantinya dibuat sebagai petunjuk teknis, dibuat secara matang, dan juga segala sesuatunya sudah di-back up di peraturan daerah yang kemudian menaungi Perwali.
"Saya tekankan, lakukan perubahan ekstrem, yang tidak bisa kemudian masyarakat tidak siap. Siap tidak siap harus dilakukan," tegasnya.
Ia mencontohkan metode pembayaran parkir di rumah sakit beberapa waktu lalu, sebagian warga melayangkan protes, yang berakhir mundur sebab pemerintah tidak tegas dalam pengaplikasiannya.
"Enggak bisa lagi bawa masyarakat tidak siap. Maka suruhlah bercermin di kota-kota lain kan seperti itu," tambahnya.
Nursalam juga menyebut, sekalipun dewan merupakan perwakilan rakyat, namun dalam konteks menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD harus sejalan dengan pemerintah. (Cca/adv)
