Legislator Kutim Agusriansyah Ridwan Geram Atas Pernyataan Ketua DPRD Bontang: Itu Memperlihatkan Arogansi!!!

Kutim — Legislator Kutim Agusriansyah Ridwan, geram atas sikap dan pernyataan wakil rakyat Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang menurutnya tampak arogan berkomentar atas kinerja Pemkab Kutim terhadap kurangnya pembangunan di Kampung Sidrap.

Bahkan, Agusriansyah menilai tindakan politisi Golkar itu sepertinya kurang memahami apa yang sudah dilakukan legislator Kutim dan akhirnya meminta agar melakukan reses di Kampung Sidrap.

Baca Juga: Legislator Kutim Respons Permasalahan Sengketa Antara Poktan Bina Warga dan PT Indexim Coalindo

“Pernyataan Andi Faiz terkait meminta legislatif Kutim turun reses ke Kampung Sidrap, itu memperlihatkan arogansi dan kekurangan pemahaman terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Anggota DPRD Kutim,” tegas Agusriansyah kepada awak media beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pembebasan Lahan Bonles, Andi Faiz: Terus Terang Kami Tidak Tau Konsep Kerja Sama Pemkot dengan KIB Itu Apa!

Lebih jauh Agusriansyah menyatakan Andi Faiz kembali harus belajar etika politik. Mengingat apa yang dikatakannya itu sangat provokatif. Bahkan Agusriansyah menilai itu akibat dari kualitas pemahaman yang baik tentang bagaimana berpolitik.

“Pernyataan provokatif sepeti itu menandakan Perlunya memiliki pemahaman etika politik dan kualitas ilmu pengetahuan tentang politik yang baik,” ucapnya.

Dirinya pun berkomentar atas apa yang telah dilakukan Andi Faiz selama menjadi wakil rakyat terhadap penduduk Kota Bontang. Alih-alih menyeberang ke wilayah tetangga menyoroti kinerja pemerintahan.

“Apa boleh juga kita komentari? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan beliau dengan warga Bontang yang diwakilinya? kan tidak etis juga. Sesejahtera apa dan pembangunan apa yang sudah diperjuangkan juga terhadap masyarakat yang sudah diwakilinya?,” cecar Agusriansyah.

Untuk itu dia meminta apabila ingin memperjuangkan Kampung Sidrap, maka tidak perlu memperlihatkan arogansi berkomentar atas kinerja pemerintahan lain.

“Kalau ingin memperjuangkan tentang batas wilayah, tidak usah terlihat arogan mengomentari kinerja orang lain. Ditanya saja warga sana kalau terkait pembangunan tahun-tahun terakhir ini,” tukas Agusriansyah.

Sebelumnya Andi Faiz berkomentar atas pernyataan legislator dan Pemkab Kutim yang mengaggap bahwa masyarakat Sidrap baik-baik saja. Untuk itu Andi Faiz meminta agar pihak dewan melakukan kunjungan agar mengetahui kondisinya secara langsung.

“Kalau mereka bilang warga fine-fine aja, yaa saya pikir mereka (DPRD) harus turun reses di sana. Coba silahkan masuk reses ke Sidrap,” ucap Andi Faiz kepada katakaltim, Sabtu (3/8) lalu.

“Kemudian dengarkan aspirasi warga di sana. Kalau kami yang ngomong terlalu tendensius. Kami juga tidak mau diadu domba antara DPR Kutim dan DPR Bontang,” sambung dia.

Diketahui sebelumnya Andi Faiz melontarkan komentarnya atas respons Wabup Kutim Kasmidi Bulang yang mengatakan warga Kampung Sidrap legowo masuk ke wilayah Kutim dan tidak ada warga yang komplain.

“Karena selama ini Kampung Sidrap dan daerah perbatasan lainnya menjadi bagian yang selalu kita perhatikan," ucap Kasmidi Bulang saat ditemui katakaltim, Senin (29/7).

Sementara itu Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan pembangunan Kampung Sidrap menemui kendala karena wilayah itu adalah kawasan hutan lindung.

“Karena itu kawasan makanya kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak terkait. Kalau kita anggarkan, tapi salah bangun, kan kasian juga anggarannya kan,” jelasnya kepada katakaltim.

Menanggapi itu, legislator Kutim Lainnya, Novel Tyty Paembonan, mengatakan riak-riak warga muncul karena memang pemkab Kutim amat kurang memperhatikan Kampung Sidrap. Sementara Bontang memperlihatkan fasilitas yang sangat menggiurkan.

"Sekarang liat, danau di PT Indominco itu sudah mulai dikelola untuk dijadikan sumber air yang nanti itu digunakan untuk Kota Bontang dan sebagian Kutim di desa-desa yang dekat dengan Bontang," ucapnya saat ditemui katakaltim, Senin (5/8).

Legsilator Gerindra itu menegaskan, terkait batas wilayah, jelas sudah sejak awal disepakati. Hanya saja Pemkab Kutim perlu melakukan tindakan agar masalah ini segera teratasi.

"Batas wilayah kutim itu kan sudah jelas, patok-patoknya itu sudah jelas, sekarang muncul masyarakat kutim yang mau pindah ke bontang, pertanyaanya kenapa mereka mau pindah?," cecarnya.

Karena itu dia meminta agar Pemkab Kutim lebih giat berkomunikasi dan mendengarkan harapan dan keinginan masyarakat di perbatasan.

"Jadi dengarkan apa harapan mereka, apa yang membuat mereka sedikit kesal dengan Kutim sehingga bisa kita selesaikan," tandasnya. (*)