KALTIM — Pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan langkah strategis memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah pesisir, terutama di jalur Muara Badak.
Program ini ditujukan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar pergerakan masyarakat dan distribusi ekonomi daerah.
Agenda peningkatan infrastruktur tersebut dibahas langsung dalam peninjauan lapangan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim pada Senin 29 Desember 2025.
Dalam peninjauan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji M. Firnanda, menyampaikan laporan teknis ihwal kondisi jalan secara langsung melalui radio komunikasi selama perjalanan.
Ia memaparkan penataan bahu jalan menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur pesisir pada tahun 2025.
Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat keamanan pengguna jalan, khususnya di kawasan dengan lalu lintas kendaraan yang cukup padat.
“Pada tahun 2025, terdapat proyek APT dengan nilai anggaran sekitar Rp4,7 miliar yang difokuskan pada pelebaran bahu jalan selebar 1,2 meter, bahkan hingga 1,5 meter di beberapa titik. Prioritas diberikan pada ruas jalan yang memiliki akses masuk ke permukiman warga serta jalan perusahaan,” jelasnya.
Menurut Fitra, kondisi ruas jalan di Kecamatan Muara Badak saat ini tidak seragam. Beberapa titik masih tergolong rusak ringan, sementara sebagian lainnya mengalami kerusakan berupa retak buaya.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga menyiapkan rencana peningkatan status dan mutu sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah tersebut.
“Untuk jalan kabupaten yang akan di-upgrade, dimungkinkan dilakukan pelebaran hingga maksimal sembilan meter, dengan catatan kondisi badan jalan masih dalam keadaan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berat seperti retak buaya dijadwalkan mulai dikerjakan pada Januari 2026 mendatang.
Guna menjamin pelaksanaan proyek berjalan efektif dan berkelanjutan, koordinasi lintas instansi terus diperkuat, khususnya dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.
“Koordinasi terus kami lakukan agar penanganan jalan berjalan optimal, tepat sasaran, dan tidak menjadi pekerjaan yang berulang di kemudian hari,” pungkasnya. (Ali)
