KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, meninjau sekaligus menyerahkan secara simbolis hasil rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada warga di Desa Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Minggu (5/7/2026).
Dalam kunjungan hari ketiga di wilayah tengah Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud bersama rombongan bertolak dari Barong Tongkok sekitar pukul 07.00 Wita dan tiba di Desa Muara Tae pada pukul 08.48 Wita.
Setibanya di lokasi, Rudy menyerahkan secara simbolis hasil rehabilitasi RTLH kepada dua penerima manfaat, yakni Sering dan Dedi Simson David. Penyerahan tersebut turut didampingi Ketua TP PKK Kalimantan Timur, Hj Sarifah Suraidah Harum.
Dalam kesempatan itu, Rudy berdialog langsung dengan kedua warga penerima bantuan.
"Hari ini rehabilitasi RTLH sudah kami serahkan. Apalagi yang masih kurang?" tanya Rudy kepada Sering dan Dedi Simson David.
Dedi kemudian menyampaikan bahwa rumah mereka masih belum memiliki sambungan listrik dan toilet.
"Kami belum ada listrik dan toilet. Kalau ada juga kami mau baju-baju bekas Pak Gubernur," ucapnya sambil berseloroh.
Mendengar permintaan tersebut, Rudy langsung memerintahkan ajudannya mengambil uang tunai Rp10 juta untuk diserahkan kepada Dedi Simson David dan istrinya.
"Hari ini juga apa yang Bapak perlukan sudah saya bawa. Listrik, toilet, dan baju baru," kata Rudy.
Program rehabilitasi RTLH yang diserahkan tersebut merupakan realisasi anggaran tahun 2025.
Secara keseluruhan, pemerintah telah merehabilitasi 1.000 unit rumah di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
Pada anggaran 2025, setiap unit rumah memperoleh bantuan senilai Rp25 juta yang digunakan untuk perbaikan atap, lantai, dan dinding.
Khusus di Kabupaten Kutai Barat, bantuan RTLH dialokasikan untuk beberapa desa, yakni Desa Muara Tae sebanyak 29 unit, Desa Mancong 21 unit, Desa Tanjung Isuy 35 unit, dan Desa Pulau Lanting 15 unit.
Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebut efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada keterbatasan jumlah bantuan RTLH pada tahun berikutnya.
Katanya untuk tahun 2026 hanya tersedia alokasi 11 unit rumah bagi Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Meski demikian, pemerintah berupaya menambah kuota bantuan melalui pergeseran anggaran dan perubahan APBD.
"Tambahan sebanyak 500 rumah akan diupayakan dari pergeseran atau revisi sebanyak 200 unit dan APBD Perubahan 2026 sebanyak 300 unit, jika kondisi keuangan daerah memungkinkan," tandasnya.
Sementara itu, nilai bantuan rehabilitasi RTLH pada tahun 2026 meningkat dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta per unit.
Kenaikan tersebut dilakukan karena program kini mencakup pembangunan fasilitas sanitasi pada setiap rumah penerima bantuan. (Wira)
