Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, melontarkan kritik terhadap pola penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilainya masih belum maksimal. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus mengejar sektor kecil, sementara potensi besar yang bisa mendongkrak pendapatan daerah belum digarap serius.
Kritik itu disampaikan Sahib dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang terkait optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2026 dari sektor pajak dan retribusi daerah, Senin (22/6/2026).
Menurut Sahib, pembahasan PAD tidak cukup hanya dengan mendengarkan pemaparan target dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai perlu ada kajian lebih mendalam antara DPRD dan mitra kerja untuk mencari strategi konkret meningkatkan pendapatan.
“Kalau kita analisa, pembahasan seperti ini hanya mendengar target masing-masing. Tidak ada kesepakatan yang benar-benar kita dapatkan. Seharusnya dibahas dulu di komisi bersama mitra kerja, baru kemudian dirumuskan bersama,” ujar Muhammad Sahib.
Ia menegaskan, setiap komisi di DPRD harus lebih aktif menggali potensi bersama OPD terkait, mulai dari kendala hingga peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD Bontang.
Selain strategi pendapatan, Sahib juga menyoroti penerapan retribusi agar berjalan secara adil. Ia mempertanyakan konsistensi aturan pembayaran sewa fasilitas antara masyarakat dan pemerintah.
“Kalau masyarakat dikenakan sewa, maka OPD juga harus mengikuti aturan. Jangan sampai masyarakat diminta membayar, sementara pemerintah sendiri tidak,” tegasnya.
Sahib juga mengingatkan pemerintah agar lebih matang dalam melakukan pengadaan barang dan fasilitas. Menurutnya, pembelian alat harus diikuti kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan dan mengelola fasilitas tersebut.
“Jangan beli alat dulu baru mencari orang yang bisa menjalankan. SDM harus disiapkan terlebih dahulu, termasuk tenaga yang memiliki sertifikasi,” katanya.
Ia mencontohkan kebutuhan tenaga ahli untuk pengawasan lingkungan, seperti pengujian kualitas air, udara, dan tanah. Mengingat Bontang berdampingan dengan sejumlah perusahaan besar, pemerintah dinilai perlu memiliki kemampuan pengawasan yang kuat.
“Ini penting karena kita berhadapan dengan perusahaan besar. Pemerintah harus punya kemampuan sendiri, jangan hanya bergantung,” ujarnya.
Lebih jauh, Sahib menyoroti besarnya peluang PAD dari sektor industri dan dunia usaha. Ia meminta pemerintah tidak terlalu fokus pada sektor kecil seperti parkir, sementara sumber pendapatan besar masih belum maksimal disentuh.
“Kita ini terlalu sering bicara parkir. Parkir terus yang dikejar. Padahal ada sumber-sumber besar yang bisa memberikan kontribusi jauh lebih besar untuk daerah,” ungkapnya.
Ia mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dengan perusahaan serta pelaku usaha di Bontang agar keberadaan mereka memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi daerah.
“Jangan ketika ada persoalan baru semua turun tangan. Tapi ketika usaha berjalan, kontribusi untuk daerah tidak terlihat,” sindir Sahib.
Ia berharap pembahasan PAD ke depan tidak hanya berhenti pada angka target, tetapi menghasilkan strategi yang jelas dan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Setiap komisi harus aktif memanggil mitranya, rumuskan bersama, baru kita bawa ke rapat besar. Supaya ada hasil nyata yang bisa dijalankan untuk meningkatkan PAD Bontang,” pungkasnya.(Adv)
