SAMARINDA — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memicu polemik baru usai menganalogi atau memisalkan peran Hijrah Mas’ud dengan Hashim Djojohadikusumo di sisi Prabowo Subianto.
Kepada awak media, Rudy Mas’ud menjelaskan alasan kehadiran Hijrah Mas’ud di dalam salah satu tim ahli Gubernur Kaltim. Katanya adalah hak prerogatif.
Menanggapi itu, Pakar Hukum Herdiansyah Hamzah meminta agar Rudy Mas’ud harusnya belajar banyak lagi mengenai soal ini.
“Kalau dalam perspektif hukum tata negara, pernyataan pak Rudy itu, pak Gubernur itu keliru. Salah itu. Mestinya dia banyak belajar baca,” ucap dosen Universitas Mulawarman itu, Sabtu 25 April 2026.
Castro—sapaannya—mengatakan kalau Presiden memang memiliki hak istimewa atau hak prerogatif. Karena Presiden diberikan mandat secara langsung oleh konstitusi.
“Tidak bisa dibandingkan atau dicompare dengan presiden. Kalau presiden memang punya hak prerogatif, karena diberikan mandat langsung oleh konstitusi,” ucap Castro.
Castro mengurai statement Gubernur Kaltim yang tidak tepat dalam membandingkan posisi Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo Subianto) dengan Hijrah Mas’ud (saudari Rudy Mas’ud).
Di samping keputusan Gubernur Kaltim, Castro juga tidak setuju dengan posisi politik yang diberikan Prabowo kepada Hashim.
Menurutnya, Rudy Mas’ud tidak perlu ikut-ikutan dengan sikap Presiden kepada saudara kandungnya yang sarat akan praktik Nepotisme.
“Dan kalau itu keliru, kenapa pak Rudy mencontoh itu? Dia kan diberikan nalar untuk berpikir,” tegasnya.
Selain itu, Castro juga menyebut perbedaan otoritas dan kewenangan presiden dengan kepala daerah seperti gubernur.
"Pertanyaannya, apa hak prerogratif gubernur? Kan tidak ada. Yang ada itu presiden," jelas Castro.
Lebih lanjut, Ia menanggapi pernyataan gubernur memberi kesan menghindari kritik publik dan mencari legitimasi atas upayanya memasukkan saudarinya (Hijrah Mas’ud) dalam struktur TGUPP tidak berdasarkan kompetensi.
"Alih-alih membela diri, harusnya pak Rudy terbuka dengan kritik untuk mengevaluasi dan mengoreksi keputusan yang sarat akan nepotisme," pungkas Castro. (Deni)
