KUTIM – Desakan pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman dan pesisir menjadi sorotan utama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2026.
Fraksi menekankan perlunya transparansi anggaran, penguatan PAD, serta penataan kembali proyek-proyek strategis agar tidak terpusat hanya di kota kabupaten.
Penegasan itu senada dengan juru bicara Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, dalam sidang paripurna, Selasa (25/11/2025). Ia menyebut percepatan pembangunan harus berjalan seiring prinsip akuntabilitas dan profesionalitas, terutama pada proyek-proyek Multi Years Contract (MYC) 2026–2027.
Demokrat mendukung penuh pelaksanaan MYC sebagai instrumen pembangunan jangka panjang dan mengingatkan pemerintah agar menjadikan evaluasi MYC sebelumnya sebagai dasar pembenahan.
Fraksi meminta proyek-proyek MYC diarahkan untuk membuka akses jalan antardesa dan kecamatan, memperkuat sistem penyediaan air minum (SPAM), dan memastikan pembangunan pelabuhan serta bandara berjalan sesuai standar akuntabilitas.
Demokrat menilai ketergantungan Kutai Timur terhadap pemerintah pusat masih tinggi karena kontribusi PAD belum bergerak signifikan.
Dengan begitu, fraksi mendorong pemetaan ulang potensi pajak–retribusi, penguatan peran BUMD agar tidak hanya bergantung pada penyertaan modal, penerapan digitalisasi perpajakan, serta sinergi pemerintah–pelaku usaha–masyarakat dalam sektor ekonomi strategis.
Demokrat menekankan tiga sektor utama
1. Infrastruktur dasar
Fraksi meminta kesenjangan pembangunan di pesisir, pedalaman, dan perbatasan segera diatasi. Layanan transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air bersih harus menjadi prioritas utama untuk masyarakat.
2. Pendidikan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta diperkuat dan diperluas jangkauannya dengan porsi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan. Demokrat menuntut peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan sarana sekolah.
3. Kesehatan dan ekonomi kerakyatan
Demokrat mendorong percepatan layanan kesehatan hingga daerah terpencil, penambahan tenaga medis, dan optimalisasi rumah sakit daerah. Pada sektor ekonomi, penguatan UMKM melalui permodalan, pelatihan, serta integrasi pasar digital dinilai penting. Fraksi juga menyoroti penciptaan lapangan kerja berbasis hilirisasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Fraksi Demokrat kembali menegaskan bahwa APBD adalah “kontrak sosial” antara pemerintah dan rakyat, sehingga pengelolaan anggaran wajib memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Adv)
