BERAU — 2 Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kabupaten Berau dipanggil DPRD Berau, Selasa 7 Oktober 2025, untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Pihak Perusda Berau diajak berdiskusi usai mereka menuai kritik: tak mampu memberi deviden (bagi hasil) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam RDP itu, Dewan memanggil Indo Perkasa Berau (IPB) dan Hutan Sanggam Berau (HSB).
Keduanya mendapatkan giliran awal untuk menjelaskan situasi internal perusahaan yang bergerak di bidang energi kelistrikan dan kehutanaan itu.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah menyampaikan setelah RDP dengan 2 Perusda, HSB dinilai masih mampu menyumbangkan keuntungannya terhadap pemasukan daerah.
“Kita bukan membandingkan, tetapi fakta yang kita lihat bahwa memang di antara beberapa Perusda, HSB lah yang baru dapat menciptakan bahwa dia adalah penyumbang PAD,” ungkapnya.
Ia mengatakan PAD yang disumbangkan oleh HSB ke pemerintah daerah itu cukup besar: sekitar 1,9 miliar pada tahun 2025.
Angka tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari pihak HSB.
Kemudian dengan sisa waktu yang ada, kata Agus manajemen masih akan berupaya meningkatkan pendapatan tersebut hingga akhir tahun.
Sebab HSB saat ini sudah tidak memiliki fokus segmen bisnis tunggal, namun ada beberapa cabang.
“Sekarang HSB sudah tidak berkonsentrasi tentang pengelolaan atau pekerjaan kayu bulat. Tetapi dia sudah mengembangkan tanaman hortikultural seperti tanaman jagung, tadi ada dijelaskan, bahkan mungkin kedepannya bisa padi,” ucapnya.
Di sisi lain, Agus juga membandingkan kondisi Perusda IPB yang sebelumnya terlebih dahulu DPRD evaluasi.
Ia menilai banyak sekali kekurangan dan bahkan sudah mengalami banyak kerugian.
Bahkan dia juga menyayangkan sikap Direktur IPB yang dinilai menghindari pertanyaan awak media usai RDP tersebut, dan malah bergegas meninggalkan tempat.
“Tadi dari IPB itu minus, begitu selesai RDP Dirutnya malah langsung kabur hilang entah kemana,” lontar agus kepada awak media.
Dia juga menambahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus).
Guna mengumpulkan data dan informasi serta melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa Perusda yang dinilai bermasalah.
“Dari pemikiran teman-teman tadi akan dipansus. IPB dan sebagainya akan dipansus, termasuk Bhakti Praja,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Berau soroti 4 Perusda Berau, Senin 29 September 2025.
Pasalnya, mereka tidak banyak berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Utamanya ke PAD.
Grace Warastuty Langsa, dalam rapat paripurna pandangan fraksi menyebut Perusda tersebut antara lain Bakti Praja, Hutan Sanggam Berau, IPT, dan PDAM.
"Tidak ada sumbangsih dari 4 Perusda tersebut dalam APBD tahun 2025. Baik murni atau Perubahan," ungkapnya di hadapan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Nihilnya kontribusi tersebut, tambah Grace, merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Perusda Berau tak mampu menyetor dividen (bagi hasil) ke Berau.
Maka, Fraksi PDIP mengusul Pemda segera evaluasi besar-besaran terhadap internal Perusda agar kedepannya mampu memberi kontribusi.
"Kami mengusulkan dilakukan audit total, baik dari segi keuangan maupun kinerja manajemen. Mulai dari direktur hingga level ke bawa," pintanya.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menjelaskan keadaan Perusda saat ini sangat berbeda dengan jaman dahulu.
Menurutnya, masalah ini memerlukan pembicaraan serius antara Pemda dan DPRD untuk mencari solusi terbaik. Dan tidak di dalam forum pandangan fraksi.
"Terkait dengan Perusda yang saat ini tidak dapat memberikan dividen, ada hal penting yang kami ingin sampaikan, tetapi tidak dalam forum ini. Karena keempat perusahaan ini harus menjadi pembahasan kita bersama termasuk untuk mencari solusi," tuturnya.
Sri juga mengungkapkan komitmennya mencari solusi terhadap permasalahan keempat Perusda ini, sehingga diharapkan mampu kembali memberikan dampak terhadap daerah.
"Intinya Perusda ini tetap menjadi perhatian kami, untuk dapat kami tindak lanjuti supaya dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap PAD," pungkasnya. (*)
