KUTIM — Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kutim, Poniso Suryo Renggono, menyatakan Pemkab Kutim berkomitmen memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayahnya termasuk daerah perbatasan dengan Kota Bontang.
Dia menyatakan itu menanggapi cecaran awak media ihwal masalah tapal batal Kutim-Bontang yang sampai kini masih saja dipersoalkan.
Terlebih mencuat isu pembangunan di wilayah Sidrap tidak diberikan perhatian khusus oleh Pemkab Kutim.
Baca Juga: Pemkab Kutim Berikan Penghargaan kepada Guru dalam Peringatan HGN
Namun, Poniso mengatakan ada pembangunan bertahap dan mereka tetap memberikan perhatian kepada desa tersebut (Desa Martadinata).
Kata dia, komitmen ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan refleksi nyata dari upaya pemerataan pembangunan.
Perbedaan wilayah administrasi tidak menghalangi Kutim menjalankan tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai.
“Hal ini terlihat dari aliran pembangunan yang terus berlanjut ke wilayah perbatasan, mencakup sektor pendidikan dan infrastruktur,” ucapnya belum lama ini.
Sebagai perbandingan, pembangunan di pusat kota Kutim (Sangatta), kata dia, mungkin memiliki akses lebih mudah terhadap sumber daya dan infrastruktur yang sudah ada.
Namun, pemerintah Kutim secara aktif berupaya mengurangi kesenjangan ini dengan memfokuskan pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk perbatasan Bontang.
“Pembangunan sekolah dan infrastruktur di daerah perbatasan menjadi bukti nyata komitmen kita di pemerintah sudah menjalankan tugas,” tukasnya.
Dengan demikian, tambahnya lagi, upaya pembangunan di perbatasan bukan hanya sekedar mengejar ketertinggalan, tetapi juga menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan dan fasilitas umum yang berkualitas.
“Ini menunjukkan visi pembangunan yang inklusif, dimana kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kutim menjadi prioritas utama kita,” jelasnya. (Adv)