Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama meskipun tengah melakukan penyesuaian anggaran. Langkah efisiensi yang dilakukan tidak boleh mengurangi akses maupun mutu layanan bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, dalam rapat internal bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan penghematan harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pemetaan ulang terhadap berbagai pos anggaran. Fokus utama adalah memangkas belanja yang dinilai kurang berdampak langsung terhadap pelayanan.
“Pak Wali Kota menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan. Jadi efisiensi yang dilakukan harus tepat sasaran, bukan sekadar pengurangan anggaran,” ujar Agus Budi, Rabu (1/4/2026).
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Menurutnya, dua sektor tersebut masih memiliki ruang untuk dioptimalkan tanpa mengganggu kinerja utama pemerintahan.
Selain itu, Pemkot juga mulai mengkaji opsi penerapan pola kerja yang lebih fleksibel di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Skema ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional, namun tetap menjaga kualitas pelayanan.
“Kami sedang melakukan kajian mendalam. Tidak semua OPD bisa menerapkan pola kerja yang sama, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi harus benar-benar dihitung dampaknya,” jelasnya.
Agus menambahkan, OPD yang memiliki layanan langsung seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan akan menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan efisiensi. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa hasil kajian tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk kebijakan resmi melalui surat edaran wali kota. Saat ini, proses analisis masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas kerja dan kebutuhan riil di lapangan.
“Intinya, kami ingin menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kinerja pelayanan. Jangan sampai penghematan justru berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menghadapi tantangan fiskal secara bijak tanpa mengorbankan kepentingan publik, sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih adaptif dan efisien.(han/adv Diskominfo Balikpapan).
