Dibaca
201
kali
Pjs Wali Kota Bontang Munawwar setelah menggelar rakor bersama OPD terkait Bimtek (aset: Ali/katakaltim)

Pjs Wali Kota Bontang Munawwar Minta Pelaksanaan Bimtek Dikaji Ulang

Penulis : Ali
 | Editor : Agu
30 September 2024
Font +
Font -

BONTANG — Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar, meminta agar pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kembali dikaji ulang, Senin (30/9/2024).

Hal itu disampaikannya setelah menggelar rapat koordinasi di Pendopo bersama organisasi perangkat daerah (OPD) menyangkut bimtek yang kini tengah berlangsung.

Menurut Munawwar, pengkajian ulang perlu dilakukan untuk menyatukan persepsi atau ide dan membahas efektivitas kegiatan bimtek yang digelar banyak OPD tersebut.

Baca Juga: Ilustrasi bimbingan teknis wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila (aset: katakaltim)Bimtek Wawasan Kebangsaan Bakal Diikuti Ribuan Warga Bontang

Itu agar pelaksanaan bimtek yang menelan banyak biaya tidak menampilkan kesan hanya membuang-buang anggaran saja. Tapi memang berdampak positif bagi masyarakat dan daerah.

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam kunjungannya ke Kutim untuk meninjau langsung proses demokrasi, Rabu (27/11). (aset: alawi/gonews)Pj Gubernur Akmal Malik Tinjau Proses Demokrasi di Kutim, Sampaikan Pesan Penting Pasca Pilkada 2024

"Kami membuat formulasi kajian ulang, koordinasi sangat penting antar atasan, sehingga kita tidak salah. Karna kan nanti seolah-olah menghabiskan anggaran aja terus outputnya nda ada," ucapnya kepada awak media.

Munawar mengatakan penundaan bimtek tidak dapat dilakukan karna telah disahkan. Hanya dibutuhkan koordinasi diisemua lini agar bimtek berjalan maksimal.

“Ndak mungkin kalau di-hold (ditahan), itu sudah masuk dalam pengesahan, bisa jadi ritmenya kita atur," ucapnya.

Soal dugaan penyalahgunaan bimtek untuk kepentingan Pilkada, Munawwar mengatakan akan kordinasi dengan OPD mempelajari lebih jauh dugaan tersebut.

Meski prasangka bertebaran pada momentum Pilkada, tapi Munawwar mengatakan tetap menaruh kehati-hatian dengan melakukan kordinasi dengan OPD terkait agar dapat mempelajari lebih detail.

"Namanya situasi Pilkada, semua orang bisa berbicara macam-macam. Tetapu sebagai Pjs apalagi hanya dua bulan, saya harus melihat secara makro. Jadi tidak parsial, apakah ada kepentingan atau tidak," tukasnya. (Adv)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >