SAMARINDA — Agenda buka puasa bersama yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (2/3/2026), mendadak jadi forum penyampaian sikap politik.
Di hadapan awak media, Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menyatakan partainya tidak akan kembali mengusung pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2029.
“Melihat satu tahun pemerintahan Rudy Mas’ud–Seno Aji, hari ini kami dengan tegas menyatakan tidak akan mengusung lagi di Pilgub 2029,” kata Syafruddin.
Pernyataan tersebut terbilang cepat, mengingat masa kepemimpinan Rudy–Seno baru memasuki tahun pertama sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Namun pria yang akrab disapa Udin itu menegaskan keputusan tersebut bukanlah sikap spontan.
Menurutnya, PKB merupakan salah satu partai yang paling awal memberikan dukungan kepada Rudy–Seno pada Pilgub 2024.
Kini, partai berlambang bintang sembilan itu juga menjadi yang pertama menyatakan tidak akan melanjutkan dukungan untuk periode kedua.
“Dulu kami paling awal mendukung. Sekarang kami juga paling awal menyatakan tidak lagi,” ujarnya.
Siapkan Kader Internal
Syafruddin yang juga anggota Komisi XII DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim memastikan bahwa pada kontestasi 2029 mendatang, PKB akan mengusung kader internal.
Ia menyebut figur tersebut telah memiliki pengalaman panjang di jajaran eksekutif dan tengah menuju dua periode kepemimpinan.
Meski belum mengungkap identitasnya, ia memberi sinyal bahwa sosok itu sudah dipersiapkan sejak dini.
“Yang pasti kami sudah punya kader sendiri. Sudah malang melintang di eksekutif. Itu yang akan kami dorong,” katanya.
Kritik Minimnya Komunikasi dan Kebijakan
Lebih jauh, Syafruddin menjelaskan perubahan arah politik ini bukan sekadar bagian dari siklus lima tahunan. Ia menyoroti kurangnya ruang komunikasi antara partai pengusung dengan kepala daerah selama setahun terakhir.
Selain itu, sejumlah kebijakan yang dijalankan dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“Kalau yang sekarang ini, kita enggak bisa kasih masukan. Ruang diskusi saja enggak ada. Kita hanya mengantarkan saja jadi gubernur, habis itu selesai,” ucapnya.
Ia menegaskan, partai politik semestinya memiliki akses dialog untuk memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah yang diusungnya. Jika kepala daerah berasal dari kader sendiri, menurutnya, ruang koordinasi akan lebih terbuka.
“Kalau kader sendiri, kita bisa arahkan kebijakannya supaya benar-benar berpihak ke rakyat,” katanya.
Target Perkuat Kursi DPRD pada 2029
Menanggapi anggapan bahwa sikap tersebut terlalu dini, Syafruddin meminta publik menilai langsung kinerja satu tahun pemerintahan berjalan.
“Kalian lihat saja track record satu tahun ini. Tidak perlu ada pegang-pegangan. Ini soal komitmen dan keberpihakan,” ujarnya.
Ia mengakui dinamika politik bisa berubah, namun menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan sikap resmi DPW PKB Kaltim.
“Politik itu dinamis. Tapi sikap kami jelas. Untuk periode kedua, kami tidak akan mengusung lagi,” pungkasnya. (Ali)
