KALTIM — Beberapa waktu lalu Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memberikan pernyataan soal kondisi hutan di Benua Etam.
Menurutnya, pun Kaltim jadi provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia, tapi belum jadi masalah yang harus dikhawatirkan.
Sebab luas hutan Kaltim sangat besar dibandingkan area yang mengalami penggundulan.
"Kalau teman-teman menyampaikan kerusakan lingkungan, iya. Tetapi kalau dibandingkan dengan luasnya tentu jauh ya, itu kira-kira 0,0 sekian persen,” jelas Rudy kepada awak media di Kota Samarinda.
Menanggapi pernyataan itu, DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, menyayangkan pernyataan pejabat nomor satu di Benua Etam itu.
Dia menegaskan, pun jika diandai-andai Kaltim belum mengalami deforestasi besar-besaran, pemerintah harusnya bisa mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi bencana.
"Sebagai pemerintah harusnya tidak bicara seperti itu. Sebagai pemerintah harus menjaga agar Kalimantan Timur tidak terus-menerus dibabat hutannya, digunduli hutannya," katanya saat ditemui di Samarinda, Senin 15 Desember 2025
Meski begitu, Udin—Sapaan akrab Syafruddin—mengatakan dirinya tidak menolak investasi, namun harus sesuai aturan serta regulasi yang ada agar hutan di Kaltim tetap terjaga.
"Karena kalau misalnya hari ini, ada yang berpandangan bahwa Kalimantan Timur hutannya masih banyak yang bagus masih utuh gitu kan. Ya emang sampai kapan kondisi ini bisa kita jaga gitu," jelasnya.
Sebagai legislator yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Udin menekankan pentingnya peran pemerintah memitigasi agar tidak terjadi bencana akibat tata kelola yang buruk.
"Nah, mulai hari ini kita jaga, mulai hari ini kita suarakan agar penambang-penambang atau penebangan hutan, penebangan kayu-kayu, itu kalau bisa dikurangi kan gitu,” tegasnya.
Sebagai langkah sederhana, Udin menyarankan Pemprov Kaltim mengajak perusahaan agar membahas terkait mitigasi kebencanaan, termasuk menekankan perusahaan agar tetap berjalan di atas prosedur yang tepat.
"Pemerintah provinsi harus mengajak kepada semua pengusaha dan seluruh rakyat agar bersama-sama memitigasi agar Kalimantan Timur tidak terjadi bencana atau tidak mengalami hal yang serupa dengan saudara kita yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan Aceh," ujarnya.
Politisi PKB itu lebih jauh menekankan Pemprov Kaltim supaya segera mengambil langkah konkret dan tidak menunda-nunda, apalagi menganggap sepele masalah lingkungan.
"Masa sudah terjadi (bencana) baru kita bersikap tegas. Itu namanya kalau disebut oleh sahabat saya Alif, namanya tiba masa tiba akal," pungkasnya. (Ali)
