SAMARINDA — Video testimoni ucapan terima kasih dari sejumlah sekolah di Kalimantan Timur usai menerima bantuan seragam gratis memicu perdebatan di media sosial.
Publik ramai memberi apresiasi, namun tak sedikit pula warganet menilai unggahan tersebut berpotensi mengandung unsur politisasi di lingkungan pendidikan.
Konten testimoni itu muncul dari beberapa sekolah terkait program bantuan seragam gratis yang merupakan bagian dari program Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Namun, alih-alih mendapat respons positif, sejumlah unggahan justru menuai kritik dari publik.
Menanggapi polemik tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan tidak ada arahan resmi kepada sekolah untuk membuat video serupa.
"Sebagai organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami juga punya kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik," ucap Armin, Kamis (16/4/2026).
Ia menekankan, publik berhak mengetahui pelaksanaan program pemerintah karena anggarannya berasal dari pajak masyarakat.
Menurutnya, ungkapan terima kasih dari sekolah bahwa bantuan telah diterima siswa dapat menjadi bentuk keterbukaan informasi.
"Selama ini ruang publik lebih banyak berisi kritik kepada pemerintah. Tidak ada yang salah ketika sekolah juga menunjukkan program yang sudah dirasakan langsung oleh siswa," jelasnya.
Armin menilai, unggahan tersebut juga menjadi bentuk laporan langsung kepada kepala daerah terkait pelaksanaan program di lapangan.
“Ini adalah akuntabilitas publik, pertanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, kepada rakyat, karena rakyat membayar pajak, maka mereka perlu tau,” tandasnya.
Ia menambahkan, laporan langsung dari sekolah bisa menggambarkan kondisi riil dibanding sekadar laporan administratif.
"Kalau hanya kepala dinas yang melapor, bisa saja dianggap tidak sesuai fakta. Makanya sekolah juga bisa menunjukkan langsung kondisi yang ada," katanya.
Selain itu, Disdikbud melihat fenomena ini sebagai bagian dari pembelajaran karakter bagi siswa.
"Anak-anak juga belajar menghargai bantuan yang mereka terima, belajar bersyukur. Itu bagian dari pendidikan karakter," ujarnya.
Armin memastikan, tidak pernah ada instruksi yang mewajibkan sekolah membuat konten testimoni.
"Kami tidak pernah mengeluarkan arahan resmi. Kalau sekolah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program itu benar-benar ada, tentu itu sah-sah saja," tandas Armin. (Deni)
