Rencana Anggaran Makan Bergizi Rp10 Ribu, Disdikbud Kaltim: Jangan Sampai Hanya Dapat Telur Setengah

KALTIM — Pemprov Kaltim belum bisa memastikan kapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diterapkan. Alasannya, hingga saat ini belum ada anggaran dari Pemerintah Pusat.

Begitu pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kaltim), Irhamsyah, saat ditemui awak media di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin 20 Januari 2025.

"Kita masih nunggu arahan dari pusat untuk wilayah Kalimantan. Belum ada anggarannya," terang Irhamsyah.

Dia mengatakan, jika biaya per 1 porsi yang diberikan pusat hanya Rp10 ribu, maka pemerintah daerah akan menyubsidi untuk memenuhi kecukupan gizinya.

Karena, harga makanan di Jawa sangat berbeda dengan Kalimantan. Pun untuk wilayah di Kaltim saja, harga bisa beda-beda.

Baca Juga: Dispora Kaltim Siapkan Pelapis Junior Atlet Panahan Menuju Kancah Internasional

"Jangan sampai nanti, harga Rp10 ribu di sini hanya dapat telur setengah, dan di daerah yang lain dapat 1 telur. Tingkat kemahalan kan berbeda-beda ya, kita kejar kecukupan gizinya," urainya.

Penambahan Anggaran Besar

Lebih lanjut, dia mengaku Pemprov Kaltim akan menggelontorkan anggaran cukup besar untuk program MBG, mengingat harga bahan pokok di Kaltim cukup tinggi.

Anggaran untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim pun akan berbeda. Daerah pinggiran Kaltim seperti Mahakam Ulu (Mahulu) misalnya, akan diberikan porsi anggaran lebih besar.

"Apalagi daerah 3T atau perbatasan, seperti Mahulu," pungkasnya.

Tanggapan DPR RI Dapil Kaltim

Sebelumnya, Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, juga menyoroti masalah harga Rp10 ribu dari pusat ini. Menurutnya sangat tidak cukup di Kaltim.

"Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kaltim mencapai Rp17.000," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima katakaltim, Selasa 14 Januari 2025 lalu.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menambahkan, persiapan dapur umum bukanlah perkara mudah. Sehingga, ia mengusulkan pengelolaan dapur umum diserahkan kepada TNI, yang berpengalaman menangani masalah ini.

“Harus ada moonitoring agar program ini berjalan baik. Saya berharap program ini dapat mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Kaltim," ucapnya.

Selain itu, Syafruddin menekankan pentingnya peran UMKM dalam penyediaan makanan, dengan syarat terakreditasi agar tidak sembarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi.

"Program ini harus memastikan bahwa semua anak di Kaltim dapat makanan bergizi," tegasnya. (*)