KALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan terobosan baru untuk mengurangi kemacetan di kota-kota utama, terutama Samarinda dan Balikpapan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membeberkan rencana pembangunan kawasan tepi air (waterfront) dan jalan tepi sungai (riverside road) dengan memanfaatkan alur Sungai Mahakam sebagai koridor transportasi alternatif.
Program tersebut masuk dalam daftar proyek strategis Pemprov Kaltim periode 2025–2029.
Untuk Samarinda, pengembangan akan fokus pada kawasan Selili hingga Jembatan Mahkota II. Area yang selama ini dikenal sebagai titik kemacetan.
Menurut Rudy, cara lama berupa pelebaran jalan di darat sudah tidak lagi efektif. Alasannya keterbatasan ruang di pusat kota.
Ia menilai dibutuhkan pendekatan baru yang memanfaatkan potensi sungai sebagai ruang mobilitas.
“Waterfront itu sebenarnya bagian dari beberapa kegiatan kita, tetapi baru kita planning-kan Mudah-mudahan nanti APBD kita, terutama PAD mampu membangun itu,” kata Rudy usai Upacara HUT Kaltim ke-69 pada Jumat 9 Januari 2026.
Ia menjelaskan, konsep waterfront yang disiapkan bukan semata-mata untuk ruang publik, melainkan diarahkan sebagai jalur lalu lintas terintegrasi di sepanjang Sungai Mahakam.
“Kita butuh alternatif untuk memecah kemacetan. Salah satunya dengan memanfaatkan koridor Sungai Mahakam,” kata Rudy.
Gagasan tersebut lahir dari kondisi geografis Samarinda yang berkembang mengikuti alur sungai, sementara ketersediaan lahan darat semakin terbatas dan rawan konflik pembebasan lahan.
Karena itu, Sungai Mahakam dinilai menjadi titik paling realistis untuk dikembangkan sebagai jalur baru.
Tidak hanya Samarinda, skema serupa juga akan diterapkan di Balikpapan. Di kota minyak itu, rencana riverside road disiapkan membentang dari kawasan bandara menuju Monumen Perjuangan Rakyat.
Jalur ini diharapkan dapat mengurai kepadatan di Jalan Jenderal Sudirman, terutama saat jam sibuk dan musim libur.
“Balikpapan juga demikian, kami berharap dari bandara keluar sampai ke Monumen dapat bisa memecahkan masalah kemacetan,” imbuh Rudy.
Pemprov Kaltim menempatkan dua kota tersebut sebagai prioritas karena posisinya sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Rudy, peningkatan mobilitas akibat pembangunan IKN harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai nanti macetnya Jakarta pindah ke Balikpapan atau ke Kalimantan Timur,” tegasnya.
Meski demikian, realisasi proyek ini masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp7 triliun.
“Kita tunggu PAD kita berapa dan bisa sesuai target, karena target tahun ini 7 triliun. Mudah-mudahan bisa melampaui daripada 7 triliun itu,” jelas Rudy.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah maupun para pengusaha yang ada di Bumi Etam untuk terlibat mendukung pembangunan.
“Mari kita sama-sama membangun Kaltim,” tukasnya.
Perkiraan Kebutuhan Anggaran
Dari sisi kebutuhan anggaran, estimasi awal menunjukkan pembangunan di Samarinda diperkirakan menelan biaya sekitar Rp2 triliun, sedangkan Balikpapan sekitar Rp5 triliun.
“Anggarannya masih dalam perencanaan. Tetapi mungkin prediksi kami, untuk yang di Samarinda sekitar 2 triliun, dan Balikpapan sekitar 5 triliun,” ungkapnya.
Rudy menegaskan, proyek ini bukan gagasan instan. Ide pemanfaatan Sungai Mahakam muncul setelah ia bersama Wagub Kaltim Seno Aji meninjau lapangan, 22 hari setelah dilantik. Saat ini, seluruh rencana masih berada pada tahap studi kelayakan.
“Proyek ini kebetulan menjadi wewenang kami karena dibangun di Sungai Mahakam. Tapi tentu kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tutupnya. (Ali)
