Daerah
More
BONTANG — Wakil Rakyat Kaltim, Arfan, menanggapi pernyataan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni ihwal sengketa batas Kutim dan Bontang.
Dia mengaku cukup paham soal masalah ini. Sebab dia mendapat polemik ini selama jadi dewan di Kutim.
Pun demikian, putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) agar soal ini diserahkan ke Gubernur Kaltim untuk memediasi.
Baca Juga: 
Pilkada Kutim, Arfan: Kalau Tak Dipilih PKS Saya Bisa Berjuang di Provinsi
“Saya cukup pahami itu. Tapi saya kira itu polemiknya sudah ada di Gubernur lah ya,” ucap Arfan saat ditemui di Bontang, Senin 19 Mei 2025.
Baca Juga: 
Debat Pilkada Bontang Soal Pendidikan, Basri Rase Melewatkan 1 Pertanyaan Panelis
Dia hanya berharap agar pemimpin Bontang dan Kutim dapat beri solusi terbaik untuk masyarakat di Desa Martadinata atau Kampung Sidrap.
“Intinya kita harap yang terbaik lah untuk warga di sana,” pintanya.
Ditanyai realistis manakah Kampung Sidrap masuk ke Kutim atau Bontang, Arfan mengalihkan pertanyaan itu.
“Yaaa kalau kemarin di Kutim tentunya kami sudah rapat dengan teman-teman DPRD. Mereka tetap bertahan,” tukasnya.
Pun demikian, dengan adanya kepala daerah baru, maka bisa saja lahir kebijakan yang dinilai mampu menyelesaikan ini.
“Yaa mudah-mudahan ada kebijakan yang baik untuk kepentingan masyarakat di sana,” jelasnya.
Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, realistis manakah menurut dia Kampung Sidrap masuk ke Bontang atau Kutim, Arfan hanya bilang, realistisnya harus dibenahi.
“Yaa realitasnya harus dibangun,” tukasnya. “Jadi, mau ke Bontang atau Kutim itu sama aja sebenarnya. Yaaa yang penting kan masyarakat di sana tidak merasa ditinggalkan,” tambah Arfan.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, singgung masalah ini dalam agenda evaluasi RPJMD, Senin 19 Mei 2025.
Neni menyinggung itu di hadapan 8 Wakil Rakyat Kaltim daerah pilihan (dapil) 6.
Dia meminta agar ada mediasi yang terbaik antara Bontang dan Kutim ihwal masalah ini.
"Mudah-mudahan kita bisa di-support fasilitasi oleh Bapak Gubernur untuk daerah perbatasan Martadinata untuk pelayanan lebih maksimal bisa bergabung dengan Kota Bontang," pinta Neni.
Neni kemudian memaparkan alasan ilmiah kenapa Kampung Sidrap harus masuk ke Kota Bontang.
Sebab Kota Bontang hanya memiliki luas 34.977 Ha. Di mana 70,29% di antaranya merupakan wilayah laut.
Dan 70% laut itu sudah dimiliki atau di bawah provinsi dan pusat.
“Jadi Bontang tinggal 19.700 hektar. Kecil sekali dibanding Kutim yang memiliki luas 35.747.500 hektar ," terang Neni.
Untuk itu dia meminta agar sebaiknya memang Kampung Sidrap diserahkan kepada Kota Bontang. Tentu saja untuk kemakmuran masyarakat Kampung Sidrap. (*)
