SAMARINDA — Aksi unjuk rasa besar-besaran siap mengguncang Kota Samarinda pada 21 April mendatang. Isunya semakin menggelinding.
Sejumlah pihak mengimbau agar Kalimantan Timur (Kaltim) tetap kondusif. Harus terjaga dari kerusuhan.
Salah satu tokoh publik di Benua Etam, Yulianus Henock Sumual, juga angkat bicara.
Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) itu menyatakan tegas dukungannya terhadap aksi demonstrasi. Karena jelas dilindungi oleh Undang-undang.
Pun demikian, aksi demonstrasi amat dilarang apabila sudah menimbulkan kerusuhan. Apalagi terjadi aksi bakar-membakar seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah.
“Demo menyampaikan pendapat itu tidak ada masalah ya. Itu dilindungi oleh undang-undang. Sepanjang demo itu tidak rusuh. Tidak ribut. Tidak bakar-membakar. Atau demo itu merusak,” ucap Yulianus dalam keterangannya di video yang diterima redaksi, Selasa 14 April 2026.
DPD RI Dapil Kaltim itu menambahkan, bahwa memang sudah sepantasnya rakyat melayangkan protes kepada pemerintah yang tidak adil.
Jika Gubernur Kaltim dianggap tidak populis atau tidak pro rakyat, maka menggelar aksi unjuk rasa dan meminta kebijakan adil adalah suatu hal lumrah.
“Kita boleh menyampaikan pendapat kepada negara, khususnya Gubernur Kaltim, supaya ada perubahan dalam visi misi pembangunan ke depan agar lebih pro kepada rakyat,” tandasnya.
Lebih jauh Yulianus Henock mengaku pihaknya sampai kini terus memonitor atau memantau situasi di lapangan.
“DPD RI mempunyai fungsi konstitusi sebagai pengawas. Kami akan tetap memantau,” tandasnya.
Jaga Kaltim Tetap Kondusif
Prinsipnya, kata Yulianus, masyarakat perlu memberi kesempatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk memimpin.
Sebab mereka memimpin Benua Etam ini belum cukup dua tahun. Artinya, ke depan Pemprov Kaltim harus benar-benar mengubah kebijakannya yang menyinggung dan memukul hati rakyat.
“Kita beri kesempatan untuk merubah pola-pola yang tidak disukai rakyat. Tidak disukai oleh negara. Atau pun program yang tidak pro rakyat, mungkin itu diubah,” tandasnya.
Yulianus berharap sekali dan mengulang-ulang agar masyarakat tetap harus menjaga kondisi biar semuanya bisa aman.
“Sekali lagi kita mengimbau masyarakat menjaga kondusifitas Kalimantan Timur. Kalimantan Timur milik kita. Kita jaga. Kita bela. Dan kita lindungi,” pungkasnya.
Rakyat Kecewa!
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim rencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran akibat kekecewaan rakyat atas kepemimpinan Rudy-Seno.
Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, menyebut gerakan ini merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat secara organik. Bukan aksi spontan.
“Kami merespons kebijakan-kebijakan Gubernur yang sangat menyakitkan hati masyarakat kaltim, sehingga kita harus turun ke jalan,” jelas Erly dalam konferensi persnya di Kota Samarinda, Sabtu 11 April 2026.
Dalam tuntutannya, aliansi menyoroti dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkaran kekuasaan pemerintahan Provinsi Kaltim.
Selain itu, aliansi juga mendorong semua fraksi di DPRD Kaltim memakai hak angketnya. Bahkan, opsi pemakzulan disebut bisa jadi capaian lanjutan aliansi perjuangan kaltim.
“Kami minta DPRD mengeluarkan hak angket. Kalau bicara pemakzulan, arah dari tuntutan nepotisme itu bisa saja ke sana,” jelasnya.
Hingga kini, 4.000 orang lebih dari puluhan organisasi menyatakan siap bergabung. Gelombang seruan untuk unjuk rasa pun masih dilakukan.
Sebagian memprediksi bahwa aksi 21 April mendatang menjadi aksi demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Kaltim.
Polisi Siaga
Polda Kaltim mulai menyiapkan langkah pengamanan ihwal rencana aksi demonstrasi ini. Tapi sampai kini mereka belum menerima pemberitahuan resmi dari penyelenggara.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi ke polda maupun polresta Samarinda,” Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto kepada awak media di Balikpapan, Senin 13 April 2026.
Ketiadaan surat pemberitahuan tersebut membuat kepolisian belum bisa memetakan secara pasti jumlah peserta maupun pihak yang bertanggung jawab dalam aksi.
“Estimasi massa juga belum diketahui, bahkan penanggung jawab kegiatan juga belum menyatakan diri,” tukasnya.
Meski demikian, Yuliyanto menegaskan Polri tetap akan memberikan pelayanan pengamanan jika aksi tetap berlangsung.
Pengamanan akan dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan pendekatan humanis.
“Pelayanan unjuk rasa dari Polri dilakukan dengan kekuatan yang cukup, tidak berlebihan. Semua unsur kepolisian bertugas sesuai porsinya masing-masing,” tandasnya.
Pengamanan akan melibatkan berbagai satuan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan objek vital di sekitar lokasi aksi. (Agung)
