SAMARINDA — Program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai pada 14 Juli 2025 nanti.
Program yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) ini rencana akan dibangun 100 titik di seluruh penjuru Indonesia.
Guna memberi akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat dari keluarga kurang mampu.
Di Kaltim, Samarinda menjadi salah satu kota yang akan menjadi titik pengadaan sekolah berbasis asrama itu.
Saat ini, dua tempat akan menjadi lokasi sementara sekolah rakyat sebelum pengadaan bangunan permanen, yakni Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim.
Senin 7 Juli 2025, wartawan katakaltim menyambangi kantor BPMP di jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Samarinda seberang.
[caption id="attachment_31299" align="alignnone" width="1170"] Ruang belajar siswa (dok: katakaltim)[/caption]
Dari pantauan, kondisi bangunan masih sedang dalam proses pembenahan. Bangunan yang akan jadi ruang belajar baru akan dicat, ruang kelas pun masih kosong dari fasilitas belajar seperti kursi dan papan tulis.
Bahkan, ruang asrama yang bakal dihuni 100 pelajar yang terbagi dari 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA, masih belum terlihat fasilitas tidur alias kosong melompong.
[caption id="attachment_31300" align="alignnone" width="1170"] Ruang asrama siswa (dok: katakaltim)[/caption]
Bahkan plafon dapur atau tempat makan para siswa beberapa terlihat bolong.
Meski begitu, Adit, selaku penanggung jawab konstruksi, mengatakan pihaknya telah ditunjuk oleh Dinas PUPR Kaltim untuk merehabilitasi bangunan yang akan difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar.
"Kami siapkan empat asrama, empat ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang makan, dapur, ruang rapat, dan seluruh toilet serta mebel," ujar Adit saat ditemui di hari dan tempat yang sama.
Ia menambahkan, fasilitas seperti ranjang bertingkat, meja belajar, dan lemari masih dalam tahap produksi oleh rekanan pusat di Jakarta.
"Begitu sampai, langsung kami pasang. Untuk pekerjaan sipil, kami pastikan tidak mengganggu saat siswa mulai masuk karena hanya dikerjakan di sisi luar," jelasnya.
Adit menegaskan proses rehabilitasi bangunan tidak akan mengganggu proses belajar mengajar.
Sebab saat ini pihaknya fokus ke pengerjaan dalam ruangan dan saat proses pembelajaran berlangsung pihaknya akan mengerjakan bagian luar bangunan.
[caption id="attachment_31302" align="alignnone" width="1170"] Kepala BPMP Kaltim, Sujarwo (dok: katakaltim)[/caption]
Saat ditemui di hari yang sama, Kepala DPMP, Sujarwo, mengatakan pihaknya hanya sebagai mitra untuk men-support program ini.
"Kami juga ditugasi oleh Pak Presiden, ada Inpres nomor 7 tentang digitalisasi sekolah di mana bahwa sekolah-sekolah itu harus dibekali kemampuan digital terutama Al coding ya," ucapnya.
BPMP Kaltim juga meminjamkan gedung-gedung yang sudah tidak terpakai. Dan akan meminjamkan fasilitas seperti lab komputer untuk menunjang pembelajaran siswa ketika sedang tidak digunakan.
"Namanya gedung P, gedung O sama gedung D ya," jelasnya. “Karena itu supaya tidak mengganggu aktivitas yang sudah ditentukan, maka kami membantu tapi supaya tidak terganggu," pungkasnya.
Pernyataan Kemensos
Diberitakan sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 5 Sekolah Rakyat di Kaltim bisa dipersiapkan dan mulai berjalan tahun ini.
Gus Ipul—sapaannya, menyampaikan itu usai dialog pilar-pilar sosial di Gedung Olah Bebaya, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kaltim pada Sabtu 10 Mei 2025 lalu.
Katanya, Kemensos telah menerima hampir 300 usulan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, hanya sekitar 100 titik yang benar-benar siap digunakan.
Dari jumlah tersebut, 53 lokasi telah dinyatakan layak dan siap beroperasi mulai Juli 2025, termasuk beberapa lokasi di Kaltim.
"Jadi, yang menentukan layak tidaknya itu adalah Kementerian PU. Kita dorong agar di Kaltim ada lima sekolah rakyat yang siap dimulai tahun ini. Gubernurnya semangat, kita semangat. Sudah mendapat restu dari Pak Gubernur, tinggal menunggu hasil survei,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat dikhususkan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, yaitu kelompok warga paling miskin. Sekolah ini menyediakan fasilitas pendidikan, penginapan, makan hingga alat belajar secara gratis.
Untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama penuh dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Semua pembiayaan program itu berasal dari APBN.
“Semua sesuai arahan Presiden, semua dana dari APBN. Gedung dibangun oleh PUPR dan BUMN, makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Satu Sekolah Rakyat bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA,” jelasnya.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan di Sekolah Rakyat, anak-anak akan dibina sesuai dengan kondisi psikologis, sosial dan minat belajarnya.
Adapun Proses rekrutmen siswa tidak menggunakan sistem seleksi terbuka, melainkan berbasis pada pendataan keluarga miskin.
"Datangi rumahnya, dalami masalahnya dan pastikan benar-benar layak untuk bersekolah di Sekolah Rakyat," tegas Gus Ipul.
Untuk diketahui, beberapa titik lokasi rencana Sekolah Rakyat di Kaltim yakni, Samarinda, Kutai Kartanegara, Berau dan Penajam Paser Utara. (*)
