KUBAR - Tokoh Agama Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyatakan kekecewaannya atas keputusan Aliansi Peduli Lingkungan Masyarakat Bentian yang menyetujui truk CPO ODOL kembali melintas.
Keputusan aliansi bersama perusahaan sawit dinilai tidak mewakili masyarakat Kecamatan Bentian Besar. Pasalnya, dalam pertemuan itu tidak melibatkan tokoh masyarakat, adat maupun tokoh agama.
"Kalau kesepakatan dengan perusahaan sawit itu mengatasnamakan pribadi, tentu kami tak akan Kecewa. Tapi ini kan mengatasnamakan masyarakat Bentian Besar," ujar Pdt. Yohanes Traksin kepada KataKaltim, Rabu Maret 2026.
Menurutnya, keputusan aliansi menyetujui truk CPO ODOL melintas turut memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Bentian. Tindakan tersebut bukan mewakili masyarakat Kecamatan Bentian Besar.
"Saya ditelepon oleh banyak pihak, baik itu para petinggi, kepala adat soal aliansi yang menyetujui truk CPO ODOL melintas. Kesepakatan diluar keinginan masyarakat Bentian," ungkapnya.
Traksin menjelaskan, sebelumnya ia telah menyarankan kepada aliansi untuk membatalkan pertemuan dengan Group PT KAS Group. Namun, saran itu tidak diindahkan dan pertemuan tetap dilaksanakan oleh aliansi.
"Sudah saya ingatkan jangan ketemu, tapi tetap dipaksakan bertemu dengan direksi perusahaan sawit. Akhirnya mereka menyetujui truk CPO ODOL melintas di jalan nasional," paparnya.
Lanjutnya, para tokoh di Bentian Besar sangat kecewa dengan keputusan aliansi. Sebab, tokoh-tokoh yang selama ini ikut berjuang dalam persoalan truk CPO ODOL tidak dihadirkan dalam proses mengambil keputusan.
"Ini (keputusan aliansi) tidak mewakili suara masyarakat Bentian pada umumnya ya. Tindakan ini, menurut saya kurang bijak. Jangan karena perusahaan berikan gaji atau hal lain, sehingga truk ODOL disetujui melintas," terangnya.
Traksin menegaskan, meski harus berjuang sendiri, ia akan tetap melanjutkan upaya agar truk ODOL tidak melintas di Bentian. Polres Kubar diminta jangan 'tutup mata' dengan truk CPO ODOL yang selama ini bebas lalu lalang. (Jantro)
