KALTIM — Insiden penabrakan jembatan yang membentangi tubuh Sungai Mahakam kembali menguras pikiran pemerintah Kaltim.
Sebab rakyat khawatir. Jangan sampai jika dianggap sepele, kecelakaan mengenaskan bisa saja terjadi.
Masyarakat mengambil contoh peristiwa tragis: runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara yang menewaskan puluhan orang.
Maka itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta agar ada tindakan mitigasi. Itu sangat diperlukan.
Pemerintah pun mengambil langkah rapat terpadu ihwal pengolongan alur sungai Mahakam Ulu. Berlangsung Senin 5 Januari 2026 di Samarinda.
Rapat itu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KSOP Kelas I Samarinda, serta pemangku kewenangan lainnya.
Kepada mereka semua, Rudy mengurai persoalan dan solusi atas insiden penabrakan jembatan dalam waktu yang berdekatan.
Menurut dia, rangkaian insiden itu harus ditindak serius. Sebab telah terjadi berulang kali. Dan berdekatan sekali.
Pada Minggu, 3 Januari 2026 terjadi insiden penabrakan Jembatan Mahakam Ulu. Padahal belum genap sebulan terjadi insiden yang sama.
Tercatat, di tahun tahun sebelumnya, insiden serupa pernah terjadi di Jembatan Mahkota.
“Ini bukan kejadian tunggal. Kejadian seperti ini terus berulang, dari tahun ke tahun dan terjadi di beberapa jembatan. Kita harus segera melakukan mitigasi agar insiden serupa tidak kembali terulang,” ujar Rudy.
Politisi Golkar itu juga menyampaikan soal perlunya pengaturan terhadap kapal-kapal tambat yang memadati sungai mahakam.
“Yang tidak kalah pentingnya, kita mengatur kapal-kapal tambat yang memenuhi sungai mahakam. Mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari yang berisi sampai yang kosong,” ujarnya.
Pasca insiden penabrakan jembatan, Rudy menyampaikan jembatan masih dapat digunakan untuk lalu lintas kendaraan darat.
Namun, ia meminta untuk tetap berhati hati dalam pengaturan aktivitas pelayaran di sungai Mahakam
“Kita tidak boleh gegabah. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tandasnya.
Ihwal pengawasan, Rudy menyampaikan insiden itu berkaitan dengan kepekaan terhadap kondisi alam, tidak semata kesalahan manusia (human error).
Menurutnya, pemenuhan sarana dan prasana di sekitar jembatan juga harus selaras dengan pemahaman terhadap kehendak alam.
“Manusia saja tidak cukup ya, karena kita berhadapan dengan alam, maka kita harus bersahabat dengan alam. Sebenarnya kegiatan pemanduan sudah dilaksanakan sesuai dengan alam,” tandasnya.
Lebih jauh Rudy menyampaikan rencana penataan peran pemanduan kapal di Sungai Mahakam.
Ia mendorong Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi aktor utamanya. Sehingga tanggung jawab pengelolaan dan resiko dapat diatur dengan jelas.
“Kalau Perusda yang menjadi aktor utama, maka tanggung jawabnya juga jelas. Pemerintah Provinsi siap mengambil peran dan mengelola resikonya,” Jelasnya
Saat awak media melakukan wawancara, Rudy juga meminta pelaku penabrakan jembatan wajib mengganti rugi.
“Yang nabrak ya wajib ganti rugi,” tandasnya. (Den)
