BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengaku akan tetap menjaga stabilitas di tengah pemangkasan anggaran.
Pengurangan transfer yang mencapai sekitar Rp1,057 triliun, mendorong Pemkot bersama DPRD melakukan penyisiran anggaran secara lebih ketat dan terukur.
Waki Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan meski terjadi penyesuaian, belanja wajib tetap menjadi prioritas.
Termasuk di dalamnya standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
“Bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak boleh berkurang. Ini wajib dan harus tetap kita jalankan,” ucapnya kepada awak media, Kamis 20 November 2025.
Dalam pembahasan bersama DPRD, Pemkot menyampaikan penghematan diarahkan pada kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat.
Contohnya, efisiensi agenda rapat, perjalanan dinas, serta kegiatan internal yang dinilai bisa dioptimalkan tanpa mengurangi kinerja pemerintahan.
Meski demikian, mandatory spending di sektor pendidikan tetap dipertahankan sesuai ketentuan perundangan.
Bagus Susetyo juga menyebutkan sejumlah program yang masuk dalam pembahasan sebelumnya sudah baku paham dengan DPRD.
Ia optimistis kesepakatan anggaran segera ditandatangani tanpa mengganggu agenda pembangunan prioritas.
“Tetap ada pengaruhnya, tetapi belanja wajib, mandatory spending, dan SPM akan tetap bisa kita jalankan,” tegasnya.
Sebagai bentuk intervensi di tingkat daerah, Pemkot menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan PAD diharapkan datang dari penyelenggaraan berbagai event nasional yang mampu meningkatkan tingkat hunian hotel, aktivitas restoran, dan pendapatan retribusi.
Pemkot juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan baru.
“Kita berharap PAD bisa meningkat. Event-event nasional akan membantu ekonomi daerah, dan OPD juga harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan lainnya,” tutupnya. (Han)
