KUTIM — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur (Disdikbud Kutim), Mulyono, membeberkan pembuatan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat rumit.
Sesuai hasil diskusinya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Mulyono menyatakan ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan.
"Dari hasil diskusi kami dengan Bappeda, membangun dapur umum ini terlalu rumit. Rumit sekali. Pertama terkait dengan lahan. Lahannya harus jelas dulu. Ada lahannya jelas, tapi tidak sesuai dengan kondisi strategis," ungkap Mulyono dalam FGD Kesiapan Polres Kutim dalam rangka operasionalosasi SPPG, Senin 4 Agustus 2025.
Kondisi strategis juga menjadi salah satu syarat dalam pembuatan SPPG ini. "Harus dihitung bagaimana dengan distibusi ke sekolah-sekolah yang ada. Katanya harus 20 menit, belum lagi sisi yang lainnya saya kira cukup sulit," keluhnya lagi.
Menurutnya kondisi ini jadi tantangan sendiri bagi Kutim. Terutama di wilayah kecamatan. Seperti di Kecamatan Sandaran, yang jarak tempuh setiap desa memerlukan waktu berjam-jam.
Selain itu, pihak Kutim baru saja koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat 25 Juli 2025 lalu, dan hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut.
Disebutkan, sebelum koordinasi Jumat lalu, pernah dilakukan rapat kali pertama dengan pihak BGN. Pemkab Kutim menyangka bahwa pelaksanaan MBG sepenuhnya dikelola oleh BGN.
"Karena mohon maaf, pada saat kita zoom pertama kali di ruang Bapak Bupati, bersama Bupati, Babinsa, Dinas Kesehatan. Saya melihat waktu itu bahwa Pemkab itu pada posisinya, mohon maaf, kasarnya itu hanya menonton dan tidak ada komunikasi lanjutan. Makanya saya pikir kami hanya menonton saja," ungkap Mulyono.
Belum lagi, masih kata Mulyono, jumlah dapur yang disiapkan Bappeda sekitar 40 titik, namun dalam perkembangannya justru mengalami pengurangan.
"Mungkin pernah ada komunikasi, saya tidak tahu. Tapi terakhir informasinya berubah titiknya menjadi 26," ucapnya.
Selain itu, ada pergeseran konsep. Awalnya dapur umum sepenuhnya dikelola oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), "Namun sekarang kelihatannya ada mitra, jadi sepertinya koordinasi sudah bergeser ini," terangnya.
Mulyono berharap, adanya FGD yang dilakukan Polres Kutim dapat membuat langkah dalam melangsungkan MBG di Kutim menjadi seirama.
Diketahui terdapat 91.373 total jumlah anak yang akan menerima manfaat di Kutim mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. (Cca)
