KALTIM — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, memastikan dirinya berada dalam barisan pemerintah pusat dalam menanggapi rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah pada 2029 mendatang.
Saat ditemui wartawan, Jumat (9/1/2026), Seno menilai wacana pengembalian pilkada ke DPRD bukan sekadar isu politik biasa, melainkan bagian dari arah kebijakan nasional yang mulai mendapat sokongan luas dari partai-partai parlemen.
Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, ia menyatakan tidak memiliki posisi berbeda dengan keputusan partai maupun pemerintah pusat.
“Kalau dari saya yang jelas kami ikut pemerintah pusat. Apalagi saya dari Ketua DPD Gerindra dan Pak Sugiono selaku Sekjen Gerindra juga sudah menyampaikan pandangan secara khusus dari partai maka kami mengikuti atas itu,” kata Seno kepada awak media.
Seno menekankan faktor pembiayaan menjadi salah satu alasan utama mengapa model pilkada melalui DPRD kembali dipertimbangkan.
Menurutnya, penyelenggaraan pemilu langsung selama ini menyerap anggaran besar, baik dari sisi negara maupun peserta pemilu.
“Oh iya sekarang kita untuk pemilu saja untuk KPU Bawaslu dan sebagainya. Kita butuh biaya yang cukup besar. Belum lagi para calon-calon tersebut tentu saja harus kocek lebih dalam lagi,” ujarnya.
Ia pun menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang lebih dulu melemparkan gagasan tersebut ke ruang publik.
“Nah, ini satu hal yang baik yang dilontarkan oleh Pak Presiden, Pak Bahlil ketua-ketua partai dan mudah-mudahan nanti ke depan menjadikan hal yang baik untuk semuanya,” lanjutnya.
Menguatnya pernyataan Seno Aji tidak terlepas dari peta politik nasional yang kian bergeser.
Dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam, Bahlil Lahadalia secara terbuka mengungkapkan hasil kajian internal partainya terkait usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Sejak saat itu, dukungan terus bertambah. Hingga awal 2026, sedikitnya lima partai parlemen sudah menyatakan sikap serupa.
Golkar menjadi motor utama dan mengikat keputusan tersebut dalam Rapimnas Desember 2025.
Gerindra menyatakan dukungan berikutnya, disusul PKB yang lebih dulu menyampaikan dukungan sejak pertengahan 2025.
Nasdem menilai mekanisme tersebut tetap sejalan dengan konstitusi, sementara Demokrat menjadi partai terbaru yang ikut menyokong.
Di sisi lain, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai parlemen yang secara terbuka menyatakan penolakan.
Meski mengakui adanya pendekatan dari partai-partai koalisi pemerintah, PDI-P menegaskan tetap menolak pilkada tidak langsung.
Adapun PKS dan PAN hingga kini belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut. (Ali)
