SAMARINDA — Rencana pemberian kompensasi oleh pihak pelaksana proyek Terowongan Samarinda menuai penolakan dari sejumlah warga di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
Warga menilai tawaran Rp5 juta yang diajukan tidak mencerminkan besarnya kerugian yang mereka alami akibat dampak getaran proyek.
Sejak aktivitas uji ketahanan pondasi dan pekerjaan malam hari dimulai, getaran dari alat berat disebut menyebabkan berbagai kerusakan rumah warga sekitar.
Mulai dari dinding retak, lantai mengelupas, hingga pergeseran atap dan perabotan rumah tangga.
[caption id="attachment_36772" align="alignnone" width="1170"] Warga terdampak, Yati 58 (baju coklat) didampingi Risma (baju kuning) (dok: Ali/katakaltim)[/caption]
Salah satu warga terdampak, Yati (58), mengaku rumah panggungnya kini dalam kondisi memprihatinkan.
Ia menolak tawaran ganti rugi tersebut karena merasa jumlahnya tak cukup membenahi semua kerusakan.
"Saya menolak. Rumah saya rusak parah. Tembok, lantai, sampai atap rusak semua. Uang segitu enggak cukup buat perbaikan. Lebih baik rumah ini dibebaskan saja," ujar Yati saat ditemui di rumahnya di kawasan RT 7.
Yati menambahkan, dirinya dan warga lain sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak proyek maupun pemerintah setempat. Namun, sampai kini belum ada tindak lanjut konkret.
"Dulu ada petugas datang foto-foto rumah saya, katanya nanti ada survei lanjutan, tapi sampai sekarang tidak pernah ada kabar lagi," tuturnya.
Menurut dia, seharusnya pihak proyek sejak awal mendata kondisi bangunan warga sebelum memulai pembangunan.
Dengan begitu, perbandingan antara kerusakan lama dan yang disebabkan oleh aktivitas proyek bisa diketahui secara objektif.
"Kalau dari awal rumah kami didata, enggak akan ada perdebatan seperti ini. Sekarang kami malah dibilang cari keuntungan, padahal kerusakan jelas karena proyek," tambahnya kesal.
Keluhan serupa juga datang dari Risma, warga RT 17, yang menuturkan bahwa aktivitas proyek di malam hari sering kali mengganggu ketenangan warga sekitar.
"Kalau malam, suara mesin besar sekali. Pernah televisi sampai bergetar dan lantai seperti naik turun," katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Camat Samarinda Ilir, La Uje, menyatakan pemerintah memahami sikap warga yang menolak kompensasi.
Ia menegaskan nilai Rp5 juta merupakan bentuk penanganan awal dari pihak pelaksana proyek.
"Prinsipnya, kami tidak bisa memaksa warga untuk menerima. Itu niat baik dari pihak proyek agar kondisi bisa segera ditangani sementara. Tapi tentu nilainya bisa dievaluasi lagi," ujar La Uje.
Pihak kecamatan, lanjutnya, akan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan meneruskannya ke Pemerintah Kota Samarinda serta pihak pelaksana proyek untuk dibahas lebih lanjut.
Ia berharap komunikasi tetap berjalan baik agar tidak menimbulkan ketegangan di lapangan.
Dikonfirmasi terpisah, Site Operation Manager PT Pembangunan Perumahan (PP), Margono, membenarkan adanya tawaran kompensasi tersebut.
Menurutnya, kompensasi diberikan sebagai langkah cepat memperbaiki rumah-rumah yang terdampak uji pondasi beberapa waktu lalu.
"Jumlahnya sekitar Rp5 juta per rumah, untuk perbaikan awal saja. Saat ini kami baru mendata sekitar lima rumah yang terdampak, dan masih terus kami evaluasi di lapangan," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di are proyek andalan Andi Harun itu melakukan aksi protes. Sebab rumah mereka terdampak.
Protes ini membuat orang nomor wahid Samarinda angkat bicara. Dia menurunkan egonya untuk meminta maaf kepada warga.
Pun demikian, dia mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh pihak pekerja proyek sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Andi Harun mengaku akan melakukan evaluasi dan bertanggung jawab atas persoalan ini. (Ali)
