BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menanggapi pernyataan Anggota DPRD Bontang yang menilai proyek pembangunan jalan layang (elevated road) menuju Bontang Kuala (BK), Jalan Kapten Piere Tendean, dapat membebani APBD.
Agus Haris membantah anggapan tersebut. Menurutnya yang dimaksud beban APBD jika mengganggu belanja pegawai.
"Yang penting tidak terganggu pelayanan sosial. Lebih terbebani kita kalau itu enggak selesai (dikerjakan-red) orang putus sekolah mau keluar enggak bisa sekolah," ucapnya saat ditemui di Rumah Jabatannya, Rabu 9 Juli 2025 malam.
Kata Agus Haris, proyek jembatan layang itu disebut sudah menjadi rencana pemerintah dengan skema pengerjaan tahun ganda alias Multiyears.
Pembangunan jembatan tersebut mendesak sebab menjadi satu-satunya akses masyarakat Bontang Kuala, namun aktivitas masyarakat berhenti tiap kali terjadi banjir rob.
"Lebih rugi pemerintah Bontang kalau anak-anak di sana nggak belajar dalam satu hari karena hanya gara-gara banjir, rugi. Lebih membebani negara nantinya," tegas Politisi Gerindra itu.
Diketahui, Jalan Kapten Piere Tendean merupakan Jalan Nasional yang idealnya menggunakan APBN.
Namun menurut Agus Haris pihaknya tak ingin menunggu lebih lama, mengingat nasib masyarakat utamanya pelajar di Bontang Kuala harus diberi perhatian.
"Bulan April saya ke Balai (BBPJN) Balikpapan, Saya tanya, kan Rp75 Miliar itu anggarannya yang disiapkan dari sana. Tapi nggak jelas kapan keluarnya, sementara kalau kita menunggu itu, 5 tahun misalnya baru keluar, kan kelamaan. Jadi lebih baik pakai APBD aja, yang penting izin dan diperbolehkan," terangnya.
Sekali lagi dia menegaskan pembangunan ini sama sekali bukan masalah, terlebih APBD Kota Bontang mampu.
“Demi anak-anak yang ada di Bontang Kuala itu bisa bersekolah, itu yang lebih penting," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Rakyat Bontang, Sem Nalpa Mario G, mempertanyakan pelaksanaan proyek ini. Politisi Gerindra itu ingin memastikan bahwa proyek tersebut tidak membebani APBD Bontang.
"Mengingat banyak sekali program yang seharusnya juga dilakukan, seperti pemecahan anggaran pada hal-hal kecil seperti parit atau jalan yang notabenenya belum tersentuh," kata Sem Nalpa, dalam Rapat Kerja bersama Bapperida Kota Bontang, Senin 7 April 2025 di Bontang Lestari.
Terlebih kata Sem, Anggaran MYC tidaklah sedikit. "Apakah tidak membebani APBD kita?" cecarnya.
Politisi Gerindra ini, juga kerap melayangkan protes atas pemerataan pembangunan di Kota Bontang, yang menurutnya mengecualikan daerah Bontang Barat, dapilnya.
Sementara, menurutnya pemerintah kerap menggemborkan bahwa Bontang memiliki anggaran yang besar.
"Ini miris soal pembangunan kita. Kenapa kami sering menyuarakan pemerataan karena betul-betul di Barat ini masih sangat minim pembangunan," ungkapnya. (Cca)
