Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan ditemui usai menggelar rapat paripurna bersama pihaknya di Kantor DPRD Kaltim, Rabu 8 Januari 2025 di Kota Samarinda (dok: galang/katakaltim.com)

Agusriansyah Ridwan Menilai Program Pendidikan Gratis Pol Efektif Berjalan di 2026

Penulis : Galang
 | Editor : Agung Ardaus
9 January 2025
Font +
Font -

KALTIM — Wakil Rakyat Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengaku siap mengawal program pendidikan gratis pol Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud.

Menurutnya, program gratis pol yang menggratiskan program S1 hingga S3 secara keuangan sangat bisa dilaksanakan.

Pun demikian politisi PKS itu menyatakan, tidak semua masyarakat bisa menempuh pendidikan hingga S3 karena harus ditopang kemampuan akademik.

Baca Juga: Legislator Kutim Agusriansyah Ridwan (aset: katakaltim)Legislator Kutim Respons Permasalahan Sengketa Antara Poktan Bina Warga dan PT Indexim Coalindo

"Saya rasa sangat realistis. Tapi realistis itu bukan identik dengan ideal. Pasti bisa diukur indikatornya, berapa yang akan masuk doktor, mungkin secara pembiayaan bisa, tapi secara akademik belum tentu," ucapnya saat ditemui katakaltim usai menggelar rapat bersama Wakil Rakyat Kaltim di Karang Paci, Rabu 8 Januari 2025.

Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim, Sayid Muziburracman (aset: puji/katakaltim.com)Sayid Muziburrachman Desak Pemprov Tambah Anggaran untuk Fasilitas Kesehatan

Ditanyai soal realisasi program pendidikan, Agusriansyah mengatakan pada tahun 2026 sudah bisa dijalankan dengan menetapkan regulasi program, mulai dari mekanisme hingga keuangan.

"Kalau bicara realisasi, kepala daerah memiliki visi misi yang harus tertuang dalam RPJMD. Kalau bicara efektivitas, di 2026 sudah bisa memulai, tapi apakah otomatis gratis pol?,” tukasnya.

"Di 2026 harus dibuat datanya dulu, berapa anak Kaltim yang ingin masuk S2 dan S3, baru kita berbicara sumber anggarannya, dari APBD atau APBN," tambahnya menerangkan.

Lebih jauh, kekhawatiran akan adanya urbanisasi di Bumi Etam lantaran program gratis pol ini menurut Agusriansyah bukanlah masalah, dan akan tetap mengutamakan generasi Kaltim.

"Regulasinya harus dipikirkan dengan matang-matang, yang pasti itu diperuntukkan bagi generasi-generasi Kalimantan Timur," pungkasnya. (*)

Font +
Font -