Dibaca
107
kali
Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra kembali menggelar reses, Sabtu (02/11/2024) malam di Jl. Pangeran Bendahara, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. (aset: puji/katakaltim)

Andi Adi Serap Aspirasi Warga Samarinda Seberang, Mencuat Problem Pendidikan dan Kesehatan

Penulis : Puji
 | Editor : Admin
3 November 2024
Font +
Font -

SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra kembali menggelar reses, Sabtu (02/11/2024) malam di Jl. Pangeran Bendahara, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Andi Adi—sapaan akrabnya—menggarisbawahi dua problem utama yang acapkali diresahkan warga. Antara lain kesehatan dan pendidikan.

Soal pendidikan, Andi Adi menyampaikan warga tak jarang mempersoalkan kebijakan zonasi sekolah.

Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra saat menggelar Sospeda Kepemudaan di Kota Samarinda, Jumat 3 Januari 2025 (dok: galang/katakaltim.com)Sosperda Kepemudaan: Andi Adi Singgung Bonus Demografi, Paparkan Peran Pemuda dalam Membangun Daerah

Menurutnya, pun bertujuan baik, operasional kebijakan di lapangan tak semulus yang diharapkan.

Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin (dok: @/pribadi)Bikin Geleng-geleng! Jembatan Mahakam I Ditabrak Lagi, DPRD Kaltim Minta Copot Kepala KSOP dan Pelindo

"Bahwa zonasi ini ternyata masih banyak masalah dalam pelaksanaannya. Eksekusi di lapangan ternyata masih banyak bermasalah," ucapnya kepada katakaltim.

Pasalnya, dari penerapan sistem zonasi tidak semua pelajar bisa diuntungkan. Karena masih ada sejumlah anak yang terpaksa pergi ke sekolah yang berjarak cukup jauh dari rumahnya.

"Misalnya ada anak di satu wilayah akhirnya tidak bisa masuk sekolah yang dekat tempat tinggalnya," tandasnya.

Di sisi lain, ia menemukan fakta masih banyak masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan lantaran keterbatasan biaya.

"Jadi, warga masih banyak yang tidak mampu dan hanya mengandalkan KIS. Ada juga yang BPJS-nya tidak hidup karena mereka satu keluarga misalnya ada 7 atau 8 orang dengan iuran Rp43.000," jelasnya.

Merespons hal demikian, politisi Golkar itu mengaku prihatin. Ia berjanji bakal mengawal aspirasi masyarakat utamanya persoalan pendidikan dan kesehatan yang menjadi isu prioritas.

"Lumayan berat sebulan mereka harus tanggung raturan ribu untuk biaya BPJS. Makanya kalau mereka datang ke rumah sakit seringkali terkendala administrasi, karena selama ini iurannya sudah berapa bulan tidak dibayar. Hal-hal yang ini kita akan perhatikan, kita carikan solusinya," tutup Andi Adi. (*)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >