SAMARINDA — Gagasan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud untuk menormalisasi dan mengeruk Sungai Mahakam sebagai solusi banjir di Samarinda, menuai tanggapan berbeda dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Andi Harun menganggap langkah besar yang diusulkan Gubernur itu tidak serta-merta jadi solusi langsung bagi masalah banjir yang selama ini menghantui ibu kota Kaltim ini.
Andi Harun menilai, pengerukan Sungai Mahakam yang membentang sepanjang 980 kilometer justru berpotensi menguras anggaran besar, tanpa hasil signifikan terhadap persoalan utama.
"Kalau konteksnya untuk penanggulangan banjir, itu pasti ada pengaruhnya. Cuman butuh dana luar biasa. Bahkan lebih dari Rp5 triliun," jelasnya saat ditemui di Citra Niaga Samarinda, Selasa 28 Oktober, malam.
Wali Kota yang akrab disapa AH itu mengaku tidak mengetahui subtansi pertemuan Gubernur Kaltim dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). AH hanya melihat video di sosial media.
Pun begitu, ia sangat sepakat apabila tujuan pengerukan itu untuk kepentingan pelayaran yang lalu lalang di Sungai Mahakam. Sebab memang ada titik yang mengalami pendangkalan dan beberapa kali terjadi insiden.
Gubernur Tidak Tepat Sasaran
AH mengatakan, jika pengerukan dilakukan di sungai Karang Mumus, ia sangat sepakat. Karena sungai itu yang dianggap jadi salah satu faktor terjadinya banjir di Samarinda. Artinya, rencana Gubernur itu tidak tepat sasaran.
"Kalau konteks banjir, menurut kami pengerukan Mahakam bukan solusi utama. Kecuali untuk kepentingan pelayaran, saya setuju 1000 persen. Tetapi untuk banjir, ada program yang lebih prioritas berdasarkan kajian bersama," ucap AH.
Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengungkapkan hingga kini belum ada komunikasi formal antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim mengenai rencana tersebut.
Meski begitu, AH sangat mengapresiasi setiap pihak yang berkontribusi dalam pengendalian banjir yang kerap melanda kota dengan julukan tepian ini.
"Tidak ada (komunikasi). Tapi tentu kami berterima kasih kepada Pak Gubernur atau siapa saja yang ingin membantu pengendalian banjir Samarinda," ujarnya.
AH mengaku, seandainya Pemprov menginginkan data terkait faktor-faktor penyebab banjir yang telah melalui tahap pengkajian beberapa pihak, ia memiliki data konkret dan tinggal butuh bantuan dana.
"Tapi kalau beliau butuh data, semua sudah lengkap. DED seluruh program pengendalian banjir sudah kita miliki. Kendalanya hanya dana. Dan data itu adalah hasil kajian dari berbagai pihak," tegasnya.
Kajian dan DED Sudah Lengkap
Andi Harun menambahkan, Pemkot Samarinda telah menyiapkan berbagai rencana teknis untuk mengatasi banjir.
Ia menyebut seluruh program tersebut sudah dilengkapi dengan kajian dan Detail Engineering Design (DED).
Sejumlah proyek yang masuk dalam rencana itu antara lain pembangunan pintu air di Jembatan 1 Sungai Karang Mumus, peningkatan kapasitas pompa air, hingga optimalisasi Waduk Lempake yang kini mengalami sedimentasi sekitar 0,8 juta meter kubik.
Selain itu, revitalisasi jaringan drainase di wilayah kota yang kerap terdampak rob juga menjadi bagian dari desain besar pengendalian banjir.
"Semua datanya ada, sudah lengkap dan jelas. Kalau diminta, saya siap antarkan langsung ke Pak Gubernur. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu hormat dan loyal," tambahnya.
Upaya ke Pemerintah Pusat Munuai Hasil
Di sisi lain, Andi Harun membawa kabar positif terkait perjuangan panjang Samarinda dalam mengamankan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Katanya ada sinyal kuat dari DPR RI bahwa penanganan banjir di Samarinda akan menjadi prioritas nasional pada tahun anggaran 2026.
"Samarinda akan diprioritaskan 2026, mohon dikawal. Ini bukti usaha kita tidak sia-sia," ungkapnya.
AH menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ia bersama sejumlah kepala daerah lain, termasuk Bupati Penajam Paser Utara dan Wakil Wali Kota Balikpapan, melakukan kunjungan bersama ke Kementerian PUPR.
Upaya itu juga didukung anggota DPR RI asal Kaltim dari partai Gerindra, Gerardus Budisatrio Djiwandono, yang turut mengawal aspirasi tersebut di Senayan.
Meski tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah Gubernur Rudy m, Andi menegaskan bahwa Pemkot tetap menghargai niat baik dari semua pihak yang memiliki komitmen untuk membantu Samarinda terbebas dari banjir.
"Tetap kami apresiasi niat baik Pak Gubernur. Kita sadar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh Pemprov, Kementerian PUPR, DPR RI. Semua pihak harus bergandeng tangan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Rudy Mas’ud, soroti masalah banjir yang semakin sering melanda Bumi Etam. Khususnya yang baru-baru ini menghantam wilayah Samarinda.
Politisi Golkar itu mengaku sedikit pasrah. Sebab kondisi banjir kini telah mengganggu aktivitas warga. Dan menjadi masalah serius yang belum juga terselesaikan.
Pernyataan Rudy itu dia utarakan saat melakukan kunjungan kerja ke Kemenhub di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, ia secara terbuka menyampaikan keluhannya sekaligus meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk mencari solusi permanen atas masalah klasik di Kota Samarinda ini.
Banjir Bukan Semata Akibat Hujan
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa persoalan banjir di Kaltim tidak bisa lagi dianggap sebagai musiman.
Artinya, bukan karena semata-mata hujan. Tapi sudah menjadi persoalan struktural yang kompleks.
"Karena masalahnya kalau banjir aduh repot saya, yang jadi babak belur kami yang menjadi tempat sambal," ujarnya dalam pertemuan bersama Dirjen Kemenhub.
Gubernur yang akrab dipanggil Harum itu, juga mengaitkan pengalaman dia sebagai mantan pekerja di sektor kelautan. Dia mengaku paham mengenai pentingnya pengendalian air dan tata kelola sungai.
"Inilah makanya Pak Dirjen hari ini saya ingin menyampaikan, kalau saya memang kerjaan saya dulu di laut," ucapnya meyakinkan.
Rudy menambahkan, permasalahan banjir tidak hanya muncul saat hujan deras, namun juga dapat terjadi ketika terjadi air pasang. “Karena begitu dia meluap, ini tidak hujan pun, izin Pak Dirjen, (juga) banjir," bebernya.
Air pasang yang tinggi, masih kata Harum, turut menjadi faktor besar penyebab genangan di berbagai wilayah.
"Tidak hujan banjir. Air pasang tinggi, kan? Kalau tambah hujan selesai aku dibikinnya pingsan saya dibikinnya," tambahnya dengan nada menyayangkan.
Dorong Pengerukan Sungai Mahakam
Dalam pertemuan tersebut, Rudy lebih jauh menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberi arahan dan dukungan teknis mempercepat penanganan banjir di Bumi Etam.
Ia menilai langkah paling efektif adalah melakukan normalisasi dan pengerukan Sungai Mahakam.
Saat dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut, Harun menegaskan kunjungannya ke Kemenhub bertujuan membahas solusi konkret mengatasi banjir yang sudah berlangsung lama.
"Saya menyampaikan kepada Kemenhub agar Kalimantan Timur ini bisa keluar dari banjir. Salah satu solusinya adalah mengeruk Sungai Mahakam," jelas Rudy kepada awak media Senin 27 Oktober 2025.
Rudy menjelaskan, Sungai Mahakam sepanjang 980 kilometer itu sudah hampir dua dekade tidak pernah dikeruk.
Sehingga aliran air tersumbat dan tidak lagi mampu menampung debit air yang besar saat hujan atau pasang tinggi.
Maka ia menekankan pentingnya langkah normalisasi agar aliran air dapat kembali lancar dan banjir cepat surut.
"Supaya Mahakam Hulu, Kutai Barat, Kutai Timur, termasuk Kutai Kartanegara dan Samarinda, begitu hujan apalagi volumenya tinggi, tidak langsung banjir. Bukan karena tidak ada pembuangannya, tapi aliran sungai kita ini perlu dilaksanakan normalisasi supaya banjirnya cepat surut," pungkasnya. (Ali)
