KUTIM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan langkah antisipatif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah menyusul proyeksi turunnya APBD 2026 menjadi Rp4,8 triliun.
Penyesuaian program pun disiapkan agar seluruh agenda prioritas tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa dewan bersama pemerintah daerah tengah merumuskan strategi agar pembangunan tidak tersendat.
Salah satunya melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mengamankan dukungan pendanaan tambahan.
“Pada prinsipnya, kami berharap di 2026 tidak ada kendala pembangunan infrastruktur. Untuk tunjangan pegawai tentu akan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Ini bukan hanya terjadi di Kutim, tetapi di seluruh Indonesia,” ujar Pandi di Sangatta.
Ia menyebut, seluruh program strategis, termasuk proyek Multi Years Contract (MYC), tetap diupayakan berjalan.
Penurunan anggaran disebut sebagai momentum memperkuat efisiensi penggunaan dana publik.
“Dengan APBD yang turun, harus ada efisiensi. Dana daerah bisa dioptimalkan untuk kinerja pegawai, pembangunan konstruksi, dan program strategis lainnya,” ucapnya.
Beberapa agenda seperti perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) berpotensi mengalami pengurangan.
Pandi menegaskan bahwa orientasi utama DPRD tetap pada keberlanjutan pembangunan dari desa hingga kabupaten.
“Paling penting, kita tidak boleh berhenti. Dulu APBD juga pernah turun, tapi dengan strategi yang tepat semua bisa berjalan dan program-program prioritas Bupati tetap terpenuhi,” tutupnya dengan penuh harapan. (Adv)
