Dibaca
Loading...
kali
Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, sampaikan perbaikan Pantai Teluk Lombok akan segera dimasukkan sebagai program Bappenas dan dikerjakan di tahun 2026, saat ditemui di Pantai Teluk Lombok, Selasa 11 Februari 2025. (dok: caca/katakaltim)

Bawa Kabar Gembira dari Kementerian Pariwisata, DPRD Kutim Pastikan Teluk Lombok Jadi Program Bappenas 2026

Penulis : Salsabila Resa
 | Editor : Agung
12 February 2025
Font +
Font -

KUTIM — Anggota DPRD Kutim Yusri Yusuf berniat mengembalikan kejayaan destinasi wisata Teluk Lombok di Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan.

Pada Kamis 6 Februari lalu, Yusri menggelar pertemuan bersama Kementerian pariwisata membahas 3 potensi wisata di Kutim, antara lain Pulai Miang, Agrotani dan Pantai Teluk Lombok.

"Mereka melihat Teluk Lombok ini yang kayaknya bagus bisa dikembangkan. Makanya dilibilangnya silakan di bulan 3 masukkan usulan biar masuk di dalam Bappenas," kata Yusri kepada Katakaltim, Selasa 12 Februari, saat kunjungannya di Pantai Teluk Lombok.

Baca Juga: Kecam Video Joget di Kantor Dinas PU, Pimpinan DPRD Kutim : Pemerintah Masih Punya Utang

Kementerian memilih lokasi tersebut, karena Pulau Miang disarankan untuk diswastakan dalam rencana pembuatan resort, sementara objek Agrotani belum terbangun dan belum memiliki gambaran.

Baca Juga: Damkar Samarinda saat di lokasi kebakaran (dok: Damkar Samarinda)Kebakaran Terjadi di Zona Perbatasan Samarinda Kukar, Ini Keterangan Damkar

"Ini sedang kita kawal, Insya Allah di 2026 bisa terlaksana jika memang rezekinya Kutai Timur kita bisa kembangkan Teluk Lombok lebih cantik," jelasnya.

Ia memaparkan jumlah anggaran yang dibutuhkan membangun Teluk Lombok berkisar Rp40 Miliar.

Ditanyai masalah akses jalan yang melewati kawasan operasional PT Pertamina EP Sangatta, Yusri menjawab pemerintah daerah menyerahkan segala urusannya ke pusat.

"Kan memang daerah operasional dia. Iya Bukan bukan enggak bisa dibangun. Dia ini daerah operasionalnya, kita enggak bisa intervensi. Tapi kalau itu daerah wisata ya berarti Kementerian Pariwisata punya kemampuan gitu untuk mengembangkan. Enggak ada masalah, bisa saja sampai depan sudah jalanannya," jelasnya.

Sementara untuk aliran listrik yang puluhan tahun tidak dimiliki warga setempat, Yusri menyebut masalah tersebut program pemerintah daerah.

"Itu kewenangan Pemda, jangan dicampur-campurin. Tapi pemerintah baru sebut daerah yang belum teraliri listrik akan diupayakan untuk dialiri listrik. Kapannya tanyakan Bupati jangan tanya saya," pungkasnya. (Ca)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >