KUTIM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat advokasi ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di daerah.
Upaya itu disampaikan oleh Komisi C DPRD Kutim dalam kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, yang menilai infrastruktur air sebagai kebutuhan mendesak bagi produktivitas pertanian dan mitigasi banjir.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Bahcok Riandi, mengatakan keberhasilan program pengairan tidak bisa mengandalkan pemerintah daerah semata.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas kewenangan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Daerah bukan kunci utama. Kolaborasi adalah inti untuk mewujudkan visi bersama, termasuk swasembada pangan,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Bahcok menyebut bendungan dan irigasi memiliki peran ganda: mengangkat produktivitas pertanian sekaligus memperkuat konservasi air dan mengurangi risiko banjir.
Menurutnya, masyarakat di kawasan pertanian serta wilayah rawan genangan akan menjadi penerima manfaat paling signifikan jika proyek tersebut direalisasikan.
Ia meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap usulan pembangunan infrastruktur air di Kutim, termasuk mendorongnya masuk dalam daftar prioritas nasional.
Dengan begitu, eksekusi program dapat dipercepat dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kami mendorong agar program ini masuk prioritas nasional, sehingga pelaksanaannya lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan warga,” ucapnya
Ia berharap koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah dapat memperkuat perencanaan jangka panjang, terutama dalam agenda ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (Adv)
