Daerah
More
Katakaltim — Presiden dan Wakil Presiden baru menepati janjinya mengenai 'keberlanjutan' program-program pemerintahan sebelumnya, khususnya mengenai hilirisasi.
Di awal-awal menjabat, pemerintahan Prabowo mengatakan akan memperluas hilirisasi ke 28 komoditas, mulai dari batubara, mineral kritis, hingga produk agro dan maritim.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, bahwa salah satu tujuan hilirisasi tersebut adalah untuk melancarkan agenda transisi energi.
Baca Juga: 
Jatam Kaltim Desak Izin MCM Paser Dicabut, Buntut Kekerasan Pos Hauling
Agenda perluasan hilirisasi tersebut mendatangkan keuntungan bagi pengusaha dalam barisan pendukung Prabowo-Gibran.
“Baik yang tercatat di dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) maupun yang tak tercatat,” demikian ungkap Jatam, dikutip katakaltim Senin 27 Januari 2025.
Hilirisasi timah, misalnya, akan membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang sejak awal menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran.
Aroma Balas Budi dalam Kabinet Ekstraktif
Menurut penelusuran Jatam, ada 34 dari 48 menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang terafiliasi dengan bisnis, baik langsung maupun tak langsung.
Jumlah itu nyaris tiga perempat dari total jumlah menteri. Dari 34 menteri tersebut, sebanyak 15 di antaranya terafiliasi dengan bisnis ekstraktif.
Nama-nama tersebut antara lain Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Roslan Roeslani, Erick Thohir, hingga Widiyanti Putri Wardhana yang merupakan istri dari Wisnu Wardhana.
Ada pula Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan yang adiknya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia.
“Nama-nama pengusaha besar juga terdapat dalam komposisi pendukung Prabowo-Gibran di dalam TKN,” kata Jatam.
Ada nama Boy Thohir sebagai pengendali Adaro, Aburizal Bakrie sebagai pengendali Bakrie Group, Luhut Binsar Pandjaitan selaku pemilik Toba Bara Sejahtra, Hashim Djojohadikusumo, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Erwin Aksa, hingga Wisnu Wardhana.
Nama-nama tersebut merupakan pebisnis besar yang menguasai sektor ekstraktif, mulai dari batubara, migas, mineral, hingga sektor agro.
Selain yang tertera secara resmi sebagai anggota TKN, Boy Thohir beberapa kali mengatakan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan dari penguasa sepertiga perekonomian Indonesia.
Belakangan, lawatan kenegaraan Prabowo pertama ke Cina seolah-olah membenarkan hal itu.
Dalam kunjungannya sebagai Presiden, Prabowo disambut oleh para taipan seperti Boy Thohir, Franky Oesman Widjaja pemilik Sinar Mas Group, Tomy Winata pemilik Artha Graha, dan Prajogo Pangestu pemilik Barito Pacific, dan Anindya Bakrie dari Bakrie Group.
Nama-nama tersebut merupakan taipan penguasa bisnis ekstraktif di Indonesia yang akan diuntungkan lewat hilirisasi mineral kritis, batubara, dan produk agro.
Beberapa di antaranya bahkan telah merambah bisnis panas bumi, biofuel, hingga kendaraan listrik.
Dalam lawatan ke Cina bersama Prabowo, Bakrie Group yang memiliki bisnis batubara, kendaraan listrik dan bisnis energi terbarukan, mendapatkan MoU dengan perusahaan energi asal Cina, Envision Energy International Ltd..
Untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan kapasitas masing-masing sebesar 200 MW.
Keduanya juga berencana mengeksplorasi potensi Kawasan Industri Hijau dan mengembangkan rantai pasok pengolahan nikel untuk kendaraan listrik.
Susunan kabinet, pilihan kebijakan, serta kedekatan-kedekatan istimewa yang ditunjukkan kepada publik seolah-olah hendak menegaskan ada kontrak politik atau politik ijon yang telah dijalin sejak pertarungan Pilpres 2024.
Praktik ‘balas budi’ yang diberikan oleh pemerintahan yang baru adalah berupa pemberian posisi strategis sebagai pembantu presiden dan kebijakan-kebijakan yang dapat melanggengkan bisnis para pendukung Prabowo-Gibran.
“Aroma balas budi juga menguar dilihat dari komposisi latar belakang para pembantu presiden yang berasal dari partai politik,” ungkap Jatam.
Berdasarkan penelusuran JATAM, ada 54 perwakilan partai yang masuk dalam susunan kabinet sebagai menteri/wakil menteri dan kepala/wakil kepala badan/lembaga/utusan khusus presiden/dewan khusus.
Para pembantu presiden yang berasal dari Partai Gerindra menempati porsi terbanyak yaitu 18 orang yang terdiri dari lima menteri, delapan wakil menteri, lima kepala/wakil kepala badan/lembaga/utusan khusus presiden/dewan khusus yang melapor langsung ke presiden.
Partai Golkar menempati urutan kedua dengan 12 orang yang terdiri dari delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu penasihat khusus/dewan khusus.
Disusul Demokrat dengan lima wakil dalam kursi kabinet, PAN dan PSI masing-masing empat wakil, PKB dengan tiga wakil, Partai Gelora dan PBB mendapatkan dua kursi, serta PKS, PPP, Garuda, dan Prima masing-masing mendapatkan satu kursi.
Sementara itu, anggota TKN yang mendukung kampanye Prabowo-Gibran menyebar di hampir seluruh struktur, mulai dari jabatan menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden dan badan/lembaga.
Apabila ditotal, sebanyak 36 pembantu presiden merupakan loyalis Prabowo-Gibran yang tergabung di dalam TKN.
“Beberapa di antaranya merupakan pebisnis ekstraktif yang akan diuntungkan dari proyek-proyek transisi energi,” demikian keterangan Jatam. (*)
