KALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyesuaikan belanja daerah pada APBD 2026 akibat penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Dampaknya langsung dirasakan Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim Harus bekerja dengan kemampuan anggaran baru yang jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya.
Pada 2025, Dispar Kaltim mengelola anggaran sekitar Rp38 miliar. Namun 2026 angka itu hanya tersisa Rp20 miliar.
Penurunan lebih dari separuh ini memaksa Dispar Kaltim benar-benar menyusun ulang prioritas pembangunan pariwisata.
Situasi tersebut diungkapkan Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, dalam sebuah diskusi santai bersama insan media di atas kapal wisata yang berlayar menyusuri Sungai Mahakam, Minggu 7 Desember 2025.
“Oh banyak, Rp18 miliar ya berkurang. 2026 di Rp20 miliar aja. Tahun sebelumnya 38 miliar,” kata Ririn.
Dengan ruang gerak yang menipis, Dispar harus selektif menentukan kegiatan yang benar-benar membawa manfaat bagi pariwisata daerah.
Program yang tidak terlalu mendesak dipangkas, sedangkan agenda unggulan dioptimalkan pelaksanaannya.
“Makanya tadi saya bilang kolaborasi, kuncinya kolaborasi,” tegas Ririn.
Katanya prioritas diarahkan pada penguatan sektor yang terbukti memberikan hasil, seperti pengembangan desa wisata, dukungan bagi pelaku ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM, serta digitalisasi promosi.
“Yang dipertajam dari program ya program unggulan kita aja, kita sudah ada pemetaannya,” ujarnya.
Ririn mencontohkan beberapa desa wisata yang perlu didorong promosi digitalnya, termasuk Pantai Marang di Kaliorang, Kutai Timur yang akun Instagram resminya bahkan baru memiliki sekitar seratus pengikut.
“Makanya tak suruh kolab, kita bantu promo untuk event-event mereka,” jelasnya.
Selain itu, kerja sama dengan Bank Indonesia hingga perusahaan pertambangan juga disiapkan untuk membantu pendanaan program.
Meski demikian, sebagian rencana masih menunggu kepastian pelaksanaan.
“Tapi ini masih angan-angan sih ya. Kalau Desa Wisata sudah ya,” katanya menyebut Tapak Raja, Pela, dan Kaliorang sebagai contoh yang mulai berjalan.
Dorong PAD dengan Infrastruktur dan Layanan
Di tengah kondisi fiskal yang ketat, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata akan tetap dijalankan melalui optimalisasi destinasi di seluruh kabupaten/kota.
“Tentunya kalau di masing-masing kita optimalisasikan ya. Perbaikan infrastruktur kayak toilet, kamar mandi, mushola, keamanan itu yang penting,” terang Ririn.
Pelatihan SDM pariwisata juga masih masuk agenda, hanya saja dilakukan lebih adaptif dengan ketersediaan anggaran.
“Iya, perbaikan pelayanan juga. Termasuk SDM-nya, pelatihan-pelatihan SDM kita laksanakan,” pungkasnya. (Ali)
