KUBAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya fokus memaksimalkan serapan anggaran tahun 2025.
Karena, rendahnya serapan anggaran berimbas pada besarnya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"OPD harus fokus memaksimalkan serapan anggaran. Kalau tidak, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi, tidak menutup kemungkinan TKD dipotong lagi," ujar Ridwai kepada katakaltim di Gedung DPRD Kubar, Senin 20 Oktober 2025.
Kata Ridwai, jika serapan anggaran pada OPD setiap tahun rendah. Maka akan berdampak pada turunnya TKD. Hal itu akan mengakibatkan pembangunan daerah tidak maksimal.
"Dikasih uang, tapi OPD tidak mampu untuk mengelola. Uang itu nanti akhirnya jadi SiLPA. Untuk apa, lebih baik diberikan untuk hal-hal lain, kan begitu pernyataan Menkeu," terangnya.
Ridwai menilai, rendahnya serapan anggaran akibat sejumlah OPD cenderung takut dalam mengelola anggaran dengan maksimal. Akibat terlalu kehati-hatian OPD, anggaran tidak terserap dengan baik.
"OPD ini tidak usahlah terlalu takut, akibat kehati-hatiannya tidak berani berbuat maksimal. Atau terlalu takut dengan hasil audit BPK, sehingga nanti disibukkan. Ini yang kita dorong," paparnya.
Tambahnya, akibat serapan anggaran rendah pemerintah pusat menilai pemda tidak mampu mengelola anggaran.
Selain itu, Pemkab Kubar juga dianggap terlalu banyak mendapat anggaran. Sehingga tidak dapat terserap dengan baik.
"Kalau TKD dipotong kan kita yang rugi. Dampaknya, pasti ke pembangunan daerah. Karena TKD dipotong, kegiatan untuk tahun depan kita kuatirkan ada sebagian yang ditunda," tutup Ridwai. (Jantro)
