KUBAR — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Ridwai memprediksi Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 bakal mencapai Rp2 triliun.
Hal itu disebabkan rendahnya serapan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Oktober 2025.
"Saya dengar serapan anggaran di Dinas PUPR masih di bawah 50 persen. Itulah salah satu penyebab SiLPA besar," ungkap Ridwai kepada katakaltim di Gedung DPRD Kubar, Senin 20 Oktober 2025.
Lebih lanjut Ridwai menyebutkan, proyek fisik Dinas PUPR bersumber dari APBD Perubahan tahun 2025 dikabarkan banyak terancam tidak dilelang.
Proyek tidak dilelang akibat keterbatasan waktu yang sudah menjelang akhir tahun.
"Ini saya berencana ketemu sama pak Bupati. Kita akan panggil Kadis PUPR soal informasi adanya leleng proyek fisik ditunda. Alasan dari dinas karena perhitungan waktu," terangnya.
Dia menegaskan, apabila banyak proyek fisik tidak dilelang otomatis angka SiLPA APBD akan membengkak.
Untuk itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja para kepala OPD yang tidak mempu menyerap anggaran.
"Saya punya prediksi tahun 2025 ini, bisa mencapai Rp2 triliun SiLPA APBD Kubar. Karena apa, karena Dinas PUPR bilang tidak berani lelang proyek APBD Perubahan," paparnya.
Menurut Ridwai, jika serapan anggaran OPD masih dibawah 50 persen hingga Oktober 2025.
Dia khawatir serapan anggaran tidak tercapai 70 persen hingga akhir tahun. OPD dimaksud utamanya Dinas PUPR, Disdikbud dan Dinas Kesehatan.
"Kalau proyek fisik sama sekali tidak dilelang, kan pasti nol persen serapan anggarannya. Jika dilelang, pasti anggaran terserap, soal selesai atau tidak, itu dibayar sesuai progres pekerjaan di lapangan," pungkasnya. (Jantro)
