BONTANG — Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyampaikan kebingungannya atas status penghasilan retribusi objek wisata Bontang Kuala (BK).
Menurutnya, hampir ribuan orang yang tiap harinya berkunjung ke daerah tersebut namun status kawasan BK dinilainya belum jelas.
"Kalau BK itu adalah objek wisata, semua orang yang masuk wajib bayar retribusi masuk. Kalau dia menyatakan bahwa itu adalah daerah pariwisata, di luar parkir," tegas Rustam saat ditemui di kantor DPRD Bontang, Senin lalu.
Ia mengaku sedikit bingung dengan konsep pariwisata di daerah tersebut. Pasalnya beberapa waktu lalu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang telah menggelontorkan anggaran senilai Rp7 Miliar untuk pembuatan pelataran, dan sekarang kembali menghabiskan Rp7 Miliar untuk pembuatan kios-kios.
Sementara untuk pengelola retribusi di daerah tersebut belum jelas diketahui. "BK itu saya enggak tahu, sebenarnya itu pihak ketiga kah atau Pokdarwis kah atau siapa yang kelola," ucapnya.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah dengan tegas menangani dan melaksanakan aturan ini. Dirinya pun sepakat dengan pernyataan Nursalam, Anggota Komisi B DPRD Bontang, yang sebelumnya meminta agar perda PDRD dapat dijalankan sebagaimana mestinya, tidak hanya sebatas dokumen hitam di atas putih.
"Jangan sampai hanya Persa kita buat tapi infrastruktur untuk menagihnya tidak ada. Kalau bisa sejalan lah," kata dia.
Kalau perlu, kata Rustam, jika BK benar diyakini sebagai objek wisata, pemerintah mesti memikirkan fasilitas homestay yang layak. Sebagaimana objek-objek wisata yang ada di daerah Pulau Jawa.
"Teman-teman PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) komplain sama saya, ternyata tamu yang masuk Kota Bontang itu luar biasa banyaknya. Tapi homestay di sana tidak menjual, makanya peluang ini yang perlu kita pikirkan," tegasnya. (Adv)
