KUTIM – Masalah ketimpangan layanan pendidikan di Kecamatan Sandaran kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim).
Anggota Fraksi Demokrat, Akhmad Sulaeman, menilai wilayah pesisir itu masih tertinggal dalam pemenuhan fasilitas pendidikan dasar, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Akhmad Sulaeman mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan di Sandaran belum berkembang sejalan dengan kecamatan lain di Kutim. Minimnya sarana prasarana, akses yang sulit, serta keterbatasan fasilitas dasar di sekolah-sekolah membuat kualitas pendidikan di wilayah pesisir ini tidak merata.
“Sandaran ini memang cukup ketinggalan dari berbagai segi, termasuk pendidikan. Karena itu, kita ingin ada keadilan dalam pemenuhan fasilitas pendidikan,” tegasnya, saat ditemui belum lama ini.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5-termaasuk Sandaran, Sulaeman menilai persoalan pendidikan di daerah itu harus menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah.
Karenanya ia mendesak Pemkab Kutim untuk mempercepat kebijakan yang mengutamakan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak pesisir.
“Saya berharap soal pendidikan di Sandaran ini juga bisa diangkat ke dalam kebijakan strategis,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, komitmennya aagar 30 persen alokasi pokok pikiran (pokir) dewan miliknya akan diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP di Sandaran.
“Saya sudah memastikan 30 persen dari pokir saya itu ada di sektor pendidikan,” jelas Sulaeman.
Latar belakang sebagaai seorang guru, membuatnya akan terus memperjuangkan masalah yang menyangkut pendidikan di parlemen Kutim.
Sulaeman berharap dukungan anggaran tersebut mampu mengurangi ketimpangan fasilitas serta membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak di Sandaran. Dengan demikian, kualitas pendidikan di wilayah pesisir dapat perlahan mengejar kecamatan lain di Kutai Timur. (adv)
